TB Hasanuddin Desak Kemenhan Pertimbangkan Ulang Rencana Ini: Dana Bisa Dipakai Subsidi BBM
TB Hasanuddin mendesak agar 14 kontrak pengadaan Alutsista TNI dipertimbangkan ulang
Penulis: Kiki Andriana | Editor: Seli Andina Miranti
lihat foto
Laporan Kontributor TribunJabar.id Sumedang, Kiki Andriana
TRIBUNJABAR.ID, SUMEDANG - Anggota Komisi I DPR RI Mayjen TNI (purn) TB Hasanuddin mendesak agar rencana besar Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dalam 14 kontrak pengadaan Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista) Tentara Nasional Indonesia (TNI) dipertimbangkan ulang.
Pengadaan alutsista seperti pesawat tempur, kapal selam, fregat, dan lainnya nilainya US55 miliar (Rp770 triliun).
Anggaran untuk alutsista itu mulai terlihat dari alokasi yang besar pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024, di mana Kemenhan mendapat alokasi besar yakni Rp 131,9 triliun.
"Pertimbangkan ulang. Apalagi saat ini negara membutuhkan anggaran sekitar Rp 500 triliun lebih hanya untuk subsidi BBM saja. Belum untuk subsidi pangan, kesehatan, dan lain lain," kata Hasanuddin kepada TribunJabar.id, Rabu (24/8/2022) saat dihubungi dari Sumedang.
Baca juga: Pupuk Indonesia Saluran 700 ribu Ton Lebih Pupuk Subsidi untuk Petani Jabar dan Banten
Dia mengatakan, anggaran untuk kebutuhan alutsista pada Kemenhan selama tiga tahun tak pernah naik. Anggaran untuk alutsista hanya 11-19 triliun.
"Sisanya dipakai untuk gaji, dana operasional, pemeliharaan, dan lain lain," kata politisi senior PDI Perjuangan ini.
TB Hasanuddin mengatakan bila ada rencana pengadaan anggaran secara ijon atau menarik 15 tahun kedepan dan dibelanjakan sebelum tahun 2024, hal ini juga sangat beresiko.
Mengingat situasi ekonomi yang sulit diprediksi, dan sangat tergantung kepada kebijakan pemerintah yang akan datang.
Ia menyarankan agar program Minimum Essential Force (MEF) atau Kekuatan Pokok Minimum tahap terakhir (tahap ke-3) sampai dengan tahun 2024 segera diselesaikan.
Hal ini dinilai Hasanuddin lebih realistis dan hanya membutuhkan anggaran sekitar Rp 57 triliun.
MEF sendiri merupakan amanat pembangunan nasional dalam memodernisasi alat utama sistem persenjataan yang telah ditetapkan pada 2010 dengan tiga tahap pelaksanaan hingga 2024.
"Program pembangunan kekuatan TNI dapat dilanjutkan pada tahap berikutnya dengan memperhatikan kemampuan anggaran negara," katanya.
Baca juga: Crazy Rich Grobogan Joko Suranto Minta Subsidi BBM Tepat Sasaran: Harus Produktif, Bukan Konsumtif
Pemerintah telah menetapkan alokasi belanja kementerian dan lembaga dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2023 sebanyak Rp 993,2 triliun.
Dari Kementerian dan Lembaga tersebut, alokasi anggaran yang paling besar diberikan kepada Kementerian Pertahanan (Kemenhan) yakni mencapai Rp 131,9 triliun.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, anggaran yang diberikan kepada Kemenhan guna pengadaan alutsista sebagai upaya menanggapi situasi di tengah geopolitik yang saat ini tengah memanas.
