TB Hasanuddin Desak Kemenhan Pertimbangkan Ulang Rencana Ini: Dana Bisa Dipakai Subsidi BBM

TB Hasanuddin mendesak agar 14 kontrak pengadaan Alutsista TNI dipertimbangkan ulang

Penulis: Kiki Andriana | Editor: Seli Andina Miranti
Warta Kota/Angga Bhagya Nugraha
Anggota Komisi I DPR RI Mayjen TNI (purn) TB Hasanuddin - TB Hasanuddin mendesak agar rencana besar Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dalam 14 kontrak pengadaan Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista) Tentara Nasional Indonesia (TNI) dipertimbangkan ulang. 

Laporan Kontributor TribunJabar.id Sumedang, Kiki Andriana

TRIBUNJABAR.ID, SUMEDANG - Anggota Komisi I DPR RI Mayjen TNI (purn) TB Hasanuddin mendesak agar rencana besar Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dalam 14 kontrak pengadaan Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista) Tentara Nasional Indonesia (TNI) dipertimbangkan ulang.

Pengadaan alutsista seperti pesawat tempur, kapal selam, fregat, dan lainnya nilainya US55 miliar (Rp770 triliun).

Anggaran untuk alutsista itu mulai terlihat dari alokasi yang besar pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024, di mana Kemenhan mendapat alokasi besar yakni Rp 131,9 triliun.

"Pertimbangkan ulang. Apalagi saat ini negara membutuhkan anggaran sekitar Rp 500 triliun lebih hanya untuk subsidi BBM saja. Belum untuk subsidi pangan, kesehatan, dan lain lain," kata Hasanuddin kepada TribunJabar.id, Rabu (24/8/2022) saat dihubungi dari Sumedang.

Baca juga: Pupuk Indonesia Saluran 700 ribu Ton Lebih Pupuk Subsidi untuk Petani Jabar dan Banten

Dia mengatakan, anggaran untuk kebutuhan alutsista pada Kemenhan selama tiga tahun tak pernah naik. Anggaran untuk alutsista hanya 11-19 triliun.

"Sisanya dipakai untuk gaji, dana operasional, pemeliharaan, dan lain lain," kata politisi senior PDI Perjuangan ini.

TB Hasanuddin mengatakan bila ada rencana pengadaan anggaran secara ijon atau menarik 15 tahun kedepan dan dibelanjakan sebelum tahun 2024, hal ini juga sangat beresiko.

Mengingat situasi ekonomi yang sulit diprediksi, dan sangat tergantung kepada kebijakan pemerintah yang akan datang.

Ia menyarankan agar program Minimum Essential Force (MEF) atau Kekuatan Pokok Minimum tahap terakhir (tahap ke-3) sampai dengan tahun 2024 segera diselesaikan.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jabar
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved