KPU Sumedang Lakukan Verifikasi Cari Anggota Berpartai Ganda, Jika Ditemukan Ini yang Akan Dilakukan

KPU Sumedang tengah melakukan verifikasi administrasi terhadap anggota parpol.

Penulis: Kiki Andriana | Editor: taufik ismail
TRIBUNJABAR.ID/KIKI ANDRIANA
Ketua KPU Sumedang, Ogi Ahmad Fauzi saat diwawancara Tribun Jabar, Selasa (24/8/2022). 

Laporan Kontributor TribunJabar.id Sumedang, Kiki Andriana

TRIBUNJABAR.ID, SUMEDANG - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumedang tengah melakukan verifikasi administras (vermin) untuk parta-partai politik calon peserta Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. 

Vermin akan berlangsung dengan segala proses klarifikasinya hingga tanggal 29 Agustus 2022.   

"Dalam tahapan vermin ini kami melakukan pengecekan antara data di KTP dan KTA apa sesuai datanya atau tidak," kata Ogi Ahmad Fauzi, Ketua KPU Sumedang, Rabu (24/8/2022). 

Ogi mengatakan, hal penting lainnya yang menjadi catatan KPU Sumedang adalah pekerjaan yang tidak diperbolehkan menjadi anggota parpol.  

"Pekerjaan yang tidak sesuai misalnya pekerjaan yang dilarang menjadi anggota parpol seperti PNS, TNI, Polri, BUMN, BUMD, Kepala Desa dan lain-lain, akan kami beri status BMS (Belum Memenuhi Syarat)," kata Ogi. 

Kemudian, apakah keanggotaan ganda identik diinternal parpol atau juga ganda dengan parpol lainnya.

Jika ganda identik artinya nama anggota parpol diunggah lebih dari 1 parpol yang sama, maka statusnya akan TMS (Tidam Memenuhi Syarat). 

Tetapi, jika ganda eksternal artinya keanggotaan tercatat pada lebih dari 1 parpol, maka statusya hanya BMS.

"Data yang BMS bisa dilakukan tindaklanjut oleh parpol, misalnya yang ganda ekternal, parpol tersebut harus membuktikan dengan membuat surat pernyataan yang ditandatangani dan bermaterai oleh anggota parpol tersebut bahwa yang bersangkutan memilih satu partai,"

"Partai kemudian melakukan unggah pernyataan tersebut pada aplikasi Sipol (Sistem Informasi Partai Politik)," katanya. 

Sedangkan yang memiliki pekerjaan yang tidak sesuai, parpol harus melengkapi dengan surat pernyataan bahwa yang bersangkutan sudah tidak lagi bekerja sebagaimana yang tertera di KTP.

Surat Pernyataannya kemudian diunggah ke dalam aplikasi Sipol.

"Yang BMS ini bisa ditindaklanjuti Parpol dari tanggal 19 Agustus sampai 26 Agustus 2022, tanggal 27-28 Agustusnya KPU akan kembali mengecek surat pernyataan yang sudah di-upload," katanya.

Baca juga: KPU Sumedang Keliling SMA, Harapkan Partisipasi Politik Kaum Milenial dan Gen Z Meningkat di Pemilu

Sumber: Tribun Jabar
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved