Pemkot Bandung Ingin PKL Naik Kelas, Bagaimana Caranya? Ini Penjelasan Sekda

Pemerintah Kota Bandung terus lakukan penataan terhadap pedagang kaki lima (PKL) guna menciptakan lingkungan yang tertib dan asri.

Penulis: Muhamad Nandri Prilatama | Editor: Ravianto
tribunjabar/cipta permana
Penampakan suasana dan para PKL di kawasan Pasar Baru , Kota Bandung, Jumat (18/9/2020). Pemerintah Kota Bandung terus lakukan penataan terhadap pedagang kaki lima (PKL) guna menciptakan lingkungan yang tertib dan asri. 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Muhamad Nandri Prilatama

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Pemerintah Kota Bandung terus lakukan penataan terhadap pedagang kaki lima (PKL) guna menciptakan lingkungan yang tertib dan asri.

Penataan serta pembinaan PKL tersebut dilakukan Satuan Tugas Khusus Penataan dan Pembinaan PKL (Satgassus PKL) yang terdiri dari berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan kecamatan bekerja sesuai wewenangnya masing-masing.

Sekretaris Daerah Kota Bandung Ema Sumarna mengatakan proses penataan PKL tidak serta merta langsung dengan penertiban, melainkan melalui berbagai proses yang dijalani.

"Kami ada berbagai proses yang harus dijalani untuk menata para PKL, semua ada pada regulasi Perda Nomor 4 tahun 2011," kata Ema yang sekaligus Ketua Satgassus PKL Kota Bandung saat memimpin Rapat Koordinasi Satgassus Penataan dan Pembinaan PKL di Balai Kota Bandung, Selasa (23/8/2022).

Ada beberapa tahapan dalam penataan tersebut, yakni yang pertama, Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan (Bappelitbang) beserta para Camat dan Lurah mendata PKL, menyusun skala prioritas, validasi data, updating data dan menyusun rekomendasi sementara.

"Kondisi eksisting saat ini, sesuai pendataan yang dilakukan oleh Bappelitbang pada tahun 2015 ada 22.359 PKL yang terdata. Tahun ini akan ada update data untuk melakukan pendataan PKL. Data adalah sumber utama, validasi data adalah keniscayaan," ujarnya.

Tahap kedua, lanjutnya, fase penataan yang dilakukan mengatur regulasi tiap zonasi, yakni zona merah, kuning dan hijau berdasarkan Perda Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima.

"Zona merah itu wilayah dilarang berdagang seperti sekitar jalan provinsi, jalan nasional, rumah ibadah, rumah sakit dan komplek militer. Merah tidak ada toleransi sedikit pun, ranahnya penertiban dan penegakan hukum."

" Kalau zona kuning itu boleh, tapi hanya waktu tertentu dan sifatnya sementara. Zona hijau itu PKL diperbolehkan berdagang, ini yang masuk penataan," ujarnya

Tahap ketiga, kata Ema yaitu pembinaan para PKL dengan diberikan pembinaan untuk bisa naik kelas menjadi usaha formal.

"Keinginan kami semua adalah untuk meningkatkan taraf para pedagang. Kami ingin mereka naik kelas, misalnya dari PKL menjadi usaha mikro atau usaha kecil. Itulah kenapa kami lakukan pembinaan, yang sudah ada kami tata, bina supaya naik kelas," katanya.

Menurut Ema, penataan akan dilakukan dengan pengelompokan dan akan dibuat tematik PKL. Sedangkan tahap terakhir adalah pengawasan, pengendalian, dan penindakan. Satpol PP yang memiliki wewenang dan tanggung jawab perumusan aspek hukum.

Satpol PP juga yang memberikan advokasi dan pendampingan hukum, pelaksanaan dan pengendalian, dan penindakan terhadap pelanggaran yang terjadi.

"Semua berkontribusi dan terintegrasi dalam Satgassus PKL, untuk membuat solusi-solusi. Semua berlomba menghadirkan ketertiban di wilayahnya masing-masing," pungkasnya. (*)

Sumber: Tribun Jabar
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved