Warga Tak Mau Tahu Teknologi yang Dipakai di TPST Cikupa KBB, Akan Demo Kalau Tetap Dibangun

Warga Kampung Cikupa RW 15, Desa Cilame, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat (KBB), mengancam akan berdemonstrasi.

Penulis: Hilman Kamaludin | Editor: Giri
Tribun Jabar/ Hilman Kamaludin
Spanduk penolakan pembangunan TPST yang terpasang di Kampung Cikupa, RT 1/15, Desa Cilame, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat (KBB). Warga di sana menolak pembangunan TPST, apa pun teknologi yang dipakai. 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Hilman Kamaludin

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG BARAT - Warga Kampung Cikupa RW 15, Desa Cilame, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat (KBB), mengancam akan berdemonstrasi jika rencana pembangunan tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) di wilayahnya tetap dilanjutkan

Pembangunan TPST di tanah seluas 4.000 meter persegi tersebut dibiayai Bank Dunia senilai Rp 20 miliar.

Proses pembangunannya ditargetkan rampung pada Oktober 2022.

Ketua RW 15, Tarwan, mengatakan, jika TPST tersebut tetap dibangun, maka warga akan melakukan aksi demo besar-besaran ke Kantor Pemkab Bandung Barat.

"Sebaiknya Pemda KBB mencari lahan atau lokasi yang jauh dari tempat tinggal penduduk untuk TPST, biar enggak ada dampak negatif ke lingkungan sekitarnya," ujar Tarwan di Cilame, Kamis (11/8/2022).

Menurutnya, rencana demo untuk menolak pembangunan TPST itu bukan berarti warga tidak mendukung program pemerintah.

Baca juga: Pabrik Penyebab Hujan Abu Batu Bara di KBB Terancam Ditutup, Harus Segera Perbaiki Cerobong Asap

Tapi, itu dilakukan karena lokasinya tidak strategis atau berada di dekat permukiman penduduk. 

"Apa pun teknologinya, yang namanya sampah pasti bakal mengeluarkan bau. Kami tetap menolak pembangunan TPST di sini, apa pun alasan dan teknologi yang akan digunakan," kata Tarwan.

Ketua Komisi III DPRD KBB, Iwan Ridwan, membenarkan jika sampai akhir musyawarah, warga Desa Cilame tetap menolak keberadaan TPST Cikupa.

Berdasarkan mediasi dan koordinasi yang dilakukan, warga tetap bersikukuh tidak mengizinkan TPST dibangun di Kampung Cikupa.

"Warga tetap menolak, tapi tentunya harus ada alasan konkret. Bagi Pemda KBB, ini jadi tantangan agar bagaimana bisa menyakinkan masyarakat bahwa dengan TPST, sampah itu bukan musibah tapi berkah," ucapnya.

Baca juga: Sempat Ada Penyegelan, Sengketa Lahan SDN Bunisari KBB Bakal Berlanjut ke Pengadilan

Dia mengatakan, TPST Cikupa merupakan proyek nasional yang dibiayai dari Bank Dunia, sehingga jika proyek itu batal, maka Pemda KBB akan terkena sanksi dari pemerintah pusat. 

"Sanksinya bisa pengurangan anggaran DAU dari pusat dan itu jelas sebuah kerugian bagi daerah," kata Iwan.

Menurutnya, adanya penolakan pembangunan TPST dari warga ini karena sosialisasi yang gagal dari dinas lingkungan hidup dan pihak konsultan. 

"Harusnya ketika ada program, warga diajak diakusi dulu dan diberikan pemahaman," ujarnya. (*)

  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved