Renovasi Kantor Bupati Bandung Dinilai Tidak Urgen, Anggaran Bisa Dialihkan untuk Urus Hal Ini

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Lutfi Ahmad Mauludin

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Renovasi interior Kantor Bupati dan Wakil Bupati Bandung, yang dalam Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) menyedot anggaran Rp 2,2 miliar dinilai belum terbilang urgen.

Lebih baik, anggaran itu direlokasi untuk hal yang lebih penting.

Hal tersebut diungkapkan oleh peneliti Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Jawa Barat, Nandang Suherman, saat dihubungi Tribun Jabar, Kamis (23/6/2022).

Menurut Nandang, pembangunan fasilitas pimpinan di saat kondisi seperti ini bukan termasuk hal yang harus diutamakan atau diproritaskan. 

"Saya lihat di media, itu kan argumennya sudah lama belum renovasi, sejak awal pembangunan belum ada perbaikan. Sementara kita kan sebenarnya dalam keadaan di tengah keprihatinan semua pihak dengan adanya pandemi Covid-19," kata Nandang. 

Menurut Nandang, memestinya prioritasnya lebih kepada rehabilitasi dan recovery ekonomi. 

"Dengan tidak dibangunnya interior, kan tak urgen, tak mandek pelayanan, masih bisa melakukan pelayanan," kata Nandang.

Terkait anggarannya di LPSE yang mencapai, Rp 2,2 miliar, Nandang mengaku belum mengetahui perutukan interiornya seperti apa.

"Kalau itungan nominal sebesar Rp 2,2 miliar bagi masyarakat kan, mungkin bukan hanya interior tapi rumah. Rumah juga sudah rumah seperti apa 2,2 miliar," ujar dia.

Nandang mengatakan, yang jauh lebih penting baginya adalah semangat untuk segera memperbaiki interior itu belum cukup untuk jadi prioritas, kalau melihat kondisi hari ini.

"Jangan sampai ini malah bertentangan dengan BEDAS," katanya.

Baca juga: Vaksinasi Hewan Ternak di Kabupaten Bandung Digeber, Antisipasi PMK, Dapat 500 Dosis

Lebih baik, kata Nandang, direlokasikan ke recovery ekonomi masyarakat atau mungkin untuk Covid-19.

"Sebab kan katanya Covid-19, kini meningkat lagi," ucapnya.

Kata Sahrul Gunawan