KPK Tangkap Bupati Bogor, Ade Yasin Lebaran di Bui, Begini Respons Rachmat Yasin

Dalam kasus pertama, Rachmat Yasin diduga meminta setoran dari beberapa Satuan Kerja Perangkat Dinas Kabupaten Bogor sebesar Rp 8.931.326.223.

Dalam kasus kedua, Rachmat Yasin diduga menerima gratifikasi berupa tanah 20 hektar dan mobil Vellfire senilai Rp 825 juta.

Atas perbuatannya, Rachmat Yasin dijerat Pasal 12 huruf f dan Pasal 12 B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP. Ia kembali menjalani masa hukumannya di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin Bandung.

Dihubungi Tribun, kemarin, Kalapas Sukamiskin, Elly Yuzar, mengatakan, kondisi Rahmat Yasin baik-baik saja dan sudah mengetahui bahwa adiknya terjaring OTT KPK. 

"Tahulah (Ade Yasin tertangkap KPK). Baik-baik saja dia itu. Aktivitasnya biasa aja," ujar Elly.

Penangkapan Ade Munawaroh Yasin, kemarin sangat disesalkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Kemendagri menyesalkan hal itu (OTT) terjadi. Dengan kejadian tersebut, tentunya akan menambah jumlah kepala daerah yang tersangkut permasalahan hukum," kata Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Benni Irwan.

Baca juga: Kata Ridwan Kamil Setelah Bupati Bogor Ade Yasin Kena OTT KPK, Prihatin Tapi Dukung Penegakan Hukum

Benni mengatakan, akan memantau perkembangan kasus tersebut. Kemendagri juga akan memastikan pelayanan publik di Kabupaten Bogor tetap terselenggara dengan baik usai Ade terjaring OTT KPK.

Dia belum bisa memastikan apakah Kemendagri segera menunjuk pelaksana tugas Bupati Bogor. "Kita ikuti proses hukum dulu sebelum mengambil langkah administrasi lainnya," ujarnya.

Adapun partai tempat Ade bernaung, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengaku belum mengetahui persis duduk perkara kasus yang menjerat Ade Munawaroh Yasin.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PPP, Arwani Thomafi mengaku masih menunggu penjelasan resmi komisi antirasuah. "Belum mengetahui duduk soalnya. Baiknya kita tunggu penjelasan resmi KPK," ujarnya.

Arwani mengatakan partai akan menghormati proses hukum yang dilakukan KPK. Ia enggan memberi keterangan lebih lanjut terkait kemungkinan PPP bakal memberi pendampingan hukum kepada Ade.

Penangkapan Ade Yasin menambah panjang daftar kepala daerah di Jabar yang ditangkap karena kasus korupsi.

Sejak 2013 lalu, tak kurang dari 15 kepala daerah yang ditangkap karena kasus korupsi. (tribun network/nazmi abdurahman/syarif abdusalam/ham/mam/dod)