Sepekan Pertama Ramadhan, Kota Bandung Diprediksi Bakal Diserbu PMKS yang Dikoordinir

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Muhamad Nandri Prilatama

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Puasa Ramadhan sebentar lagi. Tradisinya, Kota Bandung selalu diserbu penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) untuk meminta belas kasih dari orang-orang yang tengah beribadah puasa.

Kepala Dinas Sosial Kota Bandung, Tono Rusdiantono menyampaikan, pihaknya sudah mengantisipasi akan terjadinya penyerbuan PMKS ke wilayah Bandung. Menurutnya, awal Ramadhan memang masih belum terlihat kedatangan mereka. Tetapi, nanti ketika Ramahdan telah berjalan sekitar sepekan.

"Belum terlihat di awal-awal mah. Paling nanti sekitar sepekan berjalan. Tapi, kami pasti secara masif akan menjangkau mereka (PMKS) terutama yang berada di jalan-jalan saat mengemis atau meminta-minta, termasuk yang badut-badutan. Itu mah akan langsung diangkut," katanya di kantornya, Jumat (1/4/2022).

Dia menegaskan Dinsos Kota Bandung telah mendapat perintah untuk segera menyelesaikan permasalahan PMKS dalam hal ketertiban, kebersihan, dan keindahan (K3).

"Biasanya para PMKS ini bermunculannya ketika menjelang berbuka puasa dan di momen menjelang Idulfitri itu lebih banyak. Dan tentu kami akan lakukan penjangkauan berkoordinasi dengan kewilayahan, Satpol PP, kepolisian, dan TNI. Jika andalkan Dinsos saja kami enggak akan sanggup mengurus itu," katanya.

Tono menyebut ada titik-titik yang biasa ada PMKS di sana ada ketuanya (preman), sehingga pihaknya pun perlu adanya TNI dan Polri agar tak terjadi tindak kekerasan atau hal yang tak diinginkan ketika dilakukan penjangkauan.

"Ya ada beberapa wilayah yang memang rawan, semisal Pasteur dan Pasir Koja. Kami harus berbarengan dan berkoordinasi bersama TNI dan Polri," ujarnya.

Langkah antisipasi lainnya yang siap dilakukan Dinsos Kota Bandung, ialah memberikan pengumuman di jalan-jalan raya dengan mengimbau para pengendara untuk tak memberikan uang kepada PMKS terlebih memang ada aturannya yang tertuang dalam peraturan daerah.

"Kalau masalah sanksi bagi yang memberikan itu ada dalam perda. Tapi, memang kami akui dalam menangani PMKS kami lemah dalam hal penegakan hukumnya. Ketika mereka sudah dijangkau lalu apa yang mesti dilakukan selanjutnya, sebab kami hanya sebatas pada aspek sosial saja. Kami kira perdanya harus diperbaiki supaya bisa lebih efektif lagi," ujarnya.

Adapun para PMKS yang biasa datang ke Bandung evaluasi tahun-tahun sebelumnya, Tono menyebut berasal dari sekitaran Kota Bandung, semisal Bandung Barat, Kabupaten Bandung, Cimahi, Garut, Tasikmalaya, bahkan ada dari Jateng dan Medan.(*