Jokowi Kritik Istri Anggota TNI-Polri, Sebelumnya Permasalahkan Isi Grup WA TNI-Polri yang Nyeleneh

TRIBUNJABAR.ID,JAKARTA- Istri anggota TNI-Polri diminta tidak berdalih demokrasi. Hal itu dikatakan Presiden Jokowi dalam rapim TNI-Polri di Mabes AD, Selasa (1/3/2022).

Pernyataan Jokowi itu merujuk pada dalih yang sering dikatakan istri anggota TNI-Polri soal mengadakan pengajian dengan mengundang penceramah radikal.

“Ibu-ibu kita juga sama, kedisiplinannya juga harus sama. Enggak bisa, menurut saya, enggak bisa ibu-ibu (istri anggota TNI-Polri) itu memanggil, ngumpulin ibu-ibu yang lain memanggil penceramah semaunya atas nama demokrasi,” ujar Jokowi dikutip dari Kompas.com.

Ia mengingatkan, Anggota TNI-Polri disumpah setia pada negara. Cara pandangnya tegak lurus demi negara. Sehingga, tidak bisa bertindak hanya dengan berdalih demokrasi.

Baca juga: Sosok Ini Ungkap Siapa yang Beri Tahu Jokowi Grup WA TNI-Polri Isinya Perdebatkan Kebijakan Negara

“Sekali lagi, di tentara, di polisi, tidak bisa begitu. Harus dikoordinir oleh kesatuan, hal-hal kecil tadi, makro dan mikronya. Tahu-tahu mengundang penceramah radikal, nah hati-hati,” tambah Jokowi.

Baginya, tidak ada demokrasi bagi anggota TNI-Polri karena berlaku aturan yang mengikat dan perintah pimpinan.

“Berbicara masalah demokrasi tidak ada di tentara dan kepolisian, tidak ada. Hal-hal seperti ini harus mulai dikencangkan lagi, supaya masyarakat itu melihat dan bisa kita bawa juga ke arah kedisiplinan nasional,” kata Jokowi.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengungkap adanya perwira TNI-Polri yang perdebatkan kebijakan negara. Hal itu diketahui dari pembicaraan di grup WA TNI-Polri yang dia baca.

Pernyataan Presiden Jokowi itu disampaikan di acara Rapim TNI-Polri pada 1 Maret 2022. Saat itu, dia menyinggung diskusi grup WA TNI-Polri mengenai pemindahan ibukota negara atau IKN.

Baca juga: Jokowi Kesal Baca Penyimpangan di Grup WA TNI dan Polri: Hati-hati, Ini Harus Ditertibkan

Sebagai anggota TNI dan Polri yang disumpah setia pada negara, kata Jokowi, tak seharusnya mereka memperdebatkan kebijakan negara, terutama soal pemindahan ibu kota negara (IKN).

"Kalau seperti itu diperbolehkan dan diteruskan, hati-hati. Misalnya berbicara mengenai IKN 'nggak setuju, IKN apa'. Itu sudah diputuskan oleh pemerintah dan sudah disetujui oleh DPR RI," kata Jokowi.

Menurutnya, anggota TNI dan Polri tidaklah memiliki demokrasi dan kedisiplinannya berbeda dengan masyarakat sipil. Diskusi dan kegiatan harus mengikuti aturan dan merujuk kepada aturan pimpinan.

"Kalau di dalam disiplin TNI dan Polri, sudah tidak bisa diperdebatkan. Kalau di sipil, silahkan. Apalagi di WA group dibaca gampang, saya baca itu," ungkap Jokowi.

Ia mengingatkan agar berhati-hati terkait hal itu. Meski kecil, jika dibiarkan, akan jadi preseden buruk.

"Hati-hati dengan ini. Dimulai dari hal yang kecil, nanti membesar, dan kita akan kehilangan kedisiplinan TNI maupun Polri. Karena disiplin tentara dan disiplin polisi itu berbeda dengan sipil dan dibatasi oleh aturan oleh pimpinan, itu saya ingatkan," tegas dia.

Presiden Sudah Tahu Sejak Lama

Anggota Komisi I DPR RI yang membidangi pertahanan, Effendi Simbolon mengatakan, Jokowi sudah tahu soal grup WA TNI-Polri itu sejak lama karena mendapat laporan intelejen.

“Tanpa perlu masuk ke WhatsApp Grup itu, presiden pasti sudah tahu (apa yang diperbincangkan), dan ini sudah berlangsung lama,” tutur Effendi Simbolon.

Ia mengaku heran bahwa presiden baru saat ini menyampaikan perlunya pendisipinan komunikasi di grup WA TNI-Polri.

Effendi Simbolon mengaku sudah lama mengetahui adanya grup WA TNI-Polri. Dia pun mengaku dan mengetahui percakapan apa saja yang berlangsung di WA grup itu.

Politikus PDIP tersebut mengatakan bahwa banyak hal yang dibicarakan di grup WA TNI-Polri itu, termasuk mengomentari kebijakan-kebijakan negara.

“Bukan hanya soal IKN (ibu kota negara), tapi juga hal lain termasuk minyak goreng,” ungkapnya.

Menurutnya memang penting untuk mendiplinkan percapakan, karena seharusnya personel TNI-Polri tegak lurus dengan kebijakan negara.

Ia pun menyatakan, TNI-Polri sudah punya forum dan mekanisme sendiri untuk menyampaikan aspirasi dan pendapat.

“TNI dan Polri itu lembaga yang berkembang alam demokrasi di dalamnya, tetapi ketika sudah ada keputusan, tegak lurus dong. Laksanakan,” ucap Effendi Simbolon.

Artikel Ini telah tayang di Kompas TV, Klik Disini

Artikel Ini telah tayang di Kompas TV, Klik Disini