Lima Anggota Dewan Masuk Data Penerima Bansos, Ini Kata Ketua DPRD Kabupaten Cirebon

Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, M Luthfi, mengatakan, baru mendengar kabar tersebut beberapa hari lalu dan belum mengonfirmasi ke Dinsos

Image by Mohamad Trilaksono from Pixabay
Ilustrasi uang bantuan. 

Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Ahmad Imam Baehaqi

TRIBUNJABAR.ID, CIREBON - Lima anggota DPRD Kabupaten Cirebon masuk data penerima bantuan sosial (bansos) dari pemerintah.

Mereka bersama ribuan ASN TNI, Polri, kuwu, pegawai BUMN, dan BUMD di Kabupaten Cirebon tercatat di data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).

Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, M Luthfi, mengatakan, baru mendengar kabar tersebut beberapa hari lalu dan belum mengonfirmasi ke Dinsos Kabupaten Cirebon.

Baca juga: Ribuan ASN hingga Anggota DPRD Kabupaten Cirebon Masuk Daftar Penerima Bansos

"Kami tetap akan menindaklanjuti hal ini dengan pihak-pihak terkait untuk memastikan kebenarannya seperti apa," ujar M Luthfi kepada Tribuncirebon.com, Sabtu (27/11/2021).

Ia mengatakan, legislatif juga bakal membahasnya dengan pihak berwenang tentang penyusunan DTKS sehingga data ASN hingga anggota DPRD pun terinput.

Pihaknya juga akan mendalami nama-nama anggota DPRD Kabupaten Cirebon dalam DTKS tersebut dan mencocokkan NIK-nya.

Pasalnya, tidak menutup kemungkinan terdapat penerima bansos yang kebetulan mempunyai kesamaan nama seperti para anggota dewan.

"Kami akan mempelajari penyusunan DTKS ini, dan memverifikasi datanya dengan Dinsos Kabupaten Cirebon," kata M Luthfi.

Saat ini, menurut dia, munculnya ribuan ASN dalam DTKS menjadi koreksi besar bagi DPRD dan Pemkab Cirebon untuk memprioritaskan perbaikan datanya.

Baca juga: Ribuan ASN di Kabupaten Cirebon Terdata sebagai Penerima Bansos, Kadinsos: Kami jJuga Tidak Mengerti

Luthfi juga tidak menampik minimnya anggaran untuk verifikasi dan validasi (verval) DTKS yang menjadi merupakan patokan pemerintah mendistribusikan berbagai bansos.

Namun, pada 2022 DPRD Kabupaten Cirebon telah memprioritaskannya sehingga verval akan dilakukan empat kali dalam setahun.

"Kami penuhi kebutuhannya karena meinginkan kualitas verval sesuai situasi di lapangan, dan diharapkan teman-teman Puskesos juga lebih teliti dalam memverifikasi DTKS," ujar M Luthfi.

Sumber: Tribun Cirebon
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved