Ribuan ASN di Kabupaten Cirebon Terdata sebagai Penerima Bansos, Kadinsos: Kami jJuga Tidak Mengerti

Ribuan ASN, TNI, Polri, kuwu, pegawai BUMN dan BUMD hingga anggota DPRD Kabupaten Cirebon terdata sebagai penrrima bantuan sosial

Ilustrasi PNS 

Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Ahmad Imam Baehaqi

TRIBUNJABAR.ID, CIREBON - Ribuan ASN, TNI, Polri, kuwu, pegawai BUMN dan BUMD hingga anggota DPRD Kabupaten Cirebon terdata sebagai penerima bantuan sosial (bansos).

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Cirebon, Iis Krisnandar, mengaku tidak mengetahui penyebab masuknya data para ASN itu dalam DTKS.

Menurut dia, DTKS merupakan patokan pemerintah dalam mendistribusikan berbagai macam bansos kepada masyarakat.

Baca juga: ASN Pemkab Kuningan Mendadak Jadi Model Konten Video Tiktok, Sekda Jelaskan Maksudnya Begini

Di antaranya, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan lainnya bagi warga kurang mampu.

"Kami juga tidak mengerti, karena memang banyak jalur untuk menginput DTKS di Kemensos RI," kata Iis Krisnandar kepada Tribuncirebon.com, Sabtu (27/11/2011).

Saat ini, pihaknya pun masih memverifikasi dan memvalidasi (verval) ASN yang terdata sebagai penerima basos untuk mencegah kekeliruan.

Bahkan, jajarannya juga mengonfirmasi langsung ke instansi tempat para ASN bertugas untuk memastikan berapa banyak yang masuk DTKS.

Ia mengatakan, proses perbaikan itu ditargetkan selesai paling lambat pekan depan dan diketahui jumlah tepatnya dan siapa saja ASN-nya.

"Kalau perbaikan datanya sudah fiks, akan diusulkan ke Pusdatin Kemensos agar data ASN yang masuk penerima bansos segera dihapus," ujar Iis Krisnandar.

Baca juga: Camat di Kota Bandung Ikuti Pelatihan ASN Berakhlak, Sekda Bilang ASN Mesti Bangga Melayani Bangsa

Iis menyampaikan, jumlah ASN, TNI, Polri, kuwu, pegawai BUMN dan BUMD yang terdafrar dalam DTKS jumlahnya mencapai 2000-an orang.

Selain itu, data tersebut juga mencantumkan lima anggota DPRD Kabupaten Cirebon sebagai penerima bansos dari pemerintah.

"Jika ada ASN yang menerima bansos maka wajib dikembalikan meski mekanisme pengembaliannya seperti apa masih dipertanyakan," kata Iis Krisnandar.

Sumber: Tribun Cirebon
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved