Beredar Wacana Pembubaran MUI, Pak Uu: Kami Tersinggung, MUI Partner Pemerintah

Laporan Wartawan TribunJabar.id, Muhamad Syarif Abdussalam

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum mengatakan sangat tersinggung dengan adanya wacana untuk membubarkan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Selama ini, katanya, MUI merupakan mitra pemerintah sekaligus pembimbing masyarakat di bidang agama Islam.

"Kami atas nama komunitas pondok pesantren merasa tersinggung dengan pernyataan semacam itu. Karena ulama adalah panutan kami, ulama adalah tempat kami bertanya," kata Uu yang juga Panglima Santri Jabar ini saat ditemui seusai membuka Musyawarah Kerja Daerah MUI Jabar di Lingga Hotel Bandung, Rabu (24/11/2021).

Baca juga: Wagub Uu Ruzhanul Ulum Cek PTM SMAN 3 Depok, Wajibkan Prokes Meskipun Kasus Covid-19 Landai

Ia mengatakan selama ini MUI menjadi mitra pemerintah, di antaranya dalam mengeluarkan fatwa. Ia mengatakan fatwa yang dikeluarkan oleh MUI dijadikan salah satu rujukan payung hukum masyarakat saat melaksanakan muamalah.

"Termasuk vaksin kemarin, kalau tidak ada majelis ulama di Jawa Barat, bagaimana menyampaikan kepada umat tentang halalnya vaksin," katanya.

Produk-produk UMKM yang sekarang sedang digenjot oleh Pemprov Jabar, katanya, jika tidak ada legalisasi halal dari MUI, masyarakat akan kebingingan dengan kehalalannya.

"Nanti tidak laku karena umat bingung. Tapi dengan ulama, semua teratasi. Masih banyak fungsi-fungsi ulama yang sudah dirasakan," katanya.

Ia pun meminta konten atau postingan di media sosial yang menyudutkan dan mewacanakan pembubaran MUI, agar segera dicabut. Hal ini dinilai sudahmerusak tatanan kehidupan masyarakat.

"Mohon dicabut sekarang, yang sedang beredar di medsos, pertanyaan setuju dan tidaknya dibubarkan MUI itu," katanya.

Sebelumnya seperti yang dilansir tribunnews.com, Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan beberapa hari belakangan muncul wacana untuk pembubaran Majelis Ulama Indonesia (MUI) akibat dugaan terorisme.

Wacana berawal saat ada penangkapan tiga orang terduga teroris yang disinyalir menjadi anggota Jamaah Islamiyah (JI) oleh Densus 88 Antiteror Mabes Polri. Salah satu dari kegita tersangka adalah seorang anggota Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat.

Baca juga: Istri Pa Uu Ingatkan Kerugian Nikah Siri dan Kontrak, Jangan Sampai Kejadian Sarah Terulang

Ma’ruf Amin yang merupakan Ketua Dewan Pertimbangan MUI Pusat menyatakan bahwa tuntutan tersebut tidak rasional.

“Seperti banyak jawaban yang diberikan oleh para tokoh masyarakat, pimpinan ormas, pimpinan negara, tuntutan itu memang sangat tidak rasional. Saya sependapat itu dengan pendapat para tokoh itu,” katanya dalam keterangan yang diterima, Rabu (24/11/2021).

Wapres menilai, apabila ada masalah di dalam sebuah organisasi, maka yang harus segera dibenahi adalah masalahnya, bukan pembubaran organisasi.

Jangan karena satu orang, namanya penyusupan di mana-mana ada penyusupan itu. Jadi, bukan rumahnya yang dibakar tapi ya tikusnya itulah,” ujarnya

Lebih lanjut Wapres pun menguraikan beberapa wujud nyata komitmen MUI dalam pemberantasan terorisme, mulai dari pembuatan fatwa hingga menginisiasi dibentuknya Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

“Dalam kaitan dengan soal terorisme, saya kira MUI pagi-pagi sudah membuat fatwa tentang terorisme sebagai Tindakan yang haram dan tidak termasuk jihad. Fatwa inilah kemudian yang dijadikan sebagai rujukan, referensi dari berbagai upaya penanggulangan dan pemberantasan terorisme. Dan MUI tidak hanya membuat fatwa, tapi juga membuat lembaga yang menanggulanginya, namanya Tim Penanggulangan Terorisme (TPT), yang ketuanya juga saya sendiri. Saya sendiri yang mengetuai itu,” urai Wapres.

Baca juga: Pak Uu Tekankan Pentingnya Sentuhan Pendidikan Karakter bagi Siswa

“Ketika itu penanggulangan terorisme negara masih dalam bentuk desk terorisme di Menkopolhukam. TPT ini bersama dengan desk terorisme itu terus melakukan upaya-upaya sosialisasi dalam rangka menangkal terorisme, menangkal radikalisme, bahkan MUI bersama dengan ormas-ormas Islam lainnya, bersama dengan pemerintah dalam hal ini Menko Polhukam, menginisasi lahirnya Badan Nasional Penanggulangan Terorisme,” tambahnya.

Wapres menegaskan bahwa ia mendukung dilakukannya penegakkan hukum yang adil dan sesuai ketentuan terhadap siapapun yang melakukan tindak kejahatan, termasuk terorisme.

“MUI mendukung supaya penanggulangan atau penindakan terhadap mereka yang terlibat terorisme. Siapapun dia. Walaupun itu misalnya anggota pengurus MUI, kalau dia teroris ya harus (dihukum),” kata Wapres.

Baca juga: Lepas Sepeda Santai, Pak Uu Langsung Hadiri Rakor Badan Permusyawaratan Desa