Breaking News:

Kemacetan Sering Terjadi sejak Berlaku Pelonggaran PPKM, Ridwan Kamil Ingatkan Pemerintah Daerah

Gubernur Jabar Ridwan Kamil mengatakan kemacetan lalu lintas di kawasan aglomerasi perlu disikapi pemerintah daerah.

TRIBUNJABAR.ID/KEMAL SETIA PERMANA
Truk pengangkut batu patah as di Leuwigajah membuat kemacetan panjang dari kedua arah, Jumat (24/9/2021). 

Laporan Wartawan TribunJabar.id, Muhamad Syarif Abdussalam

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Gubernur Jabar Ridwan Kamil mengatakan kemacetan lalu lintas di kawasan aglomerasi perlu disikapi pemda kabupaten/kota dengan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan.

Seiring pelonggaran aktifitas masyarakat, kerap terjadi kemacetan di sejumlah daerah aglomerasi. Seperti aglomerasi Bandung raya meliputi Kota dan Kabupaten Bandung, Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat. Kemudian agloberasi Bodebek yang meliputi Bogor – Depok –Bekasi. 

Kondisi itu membawa kekhawatiran banyak pihak terutama epidemiolog dan ancaman gelombang ketiga COVID-19. 

Menurut Ridwan Kamil, kemacetan adalah konsekuensi peningkatan mobilitas masyarakat akibat pelonggaran PPKM. Transisi keadaan dari pendemi ke endemi terus berjalan bertahap. Namun tetap pergerakan orang perlu dipantau secara epidemiologis sehingga pandemi COVID-19 tetap terkendali. 

Baca juga: Kisah Nabi Muhammad saat Anak-anak Didatangi Dua Malaikat dan Terjadi Keajaiban

"Khususnya Kota Bandung saya sampaikan tingkat vaksinasinya yang tertinggi di Jawa Barat. Sehingga kemungkinan dalam teorinya Kota Bandung menuju herd immunity," ujar Ridwan Kamil melalui siaran digital, Selasa (19/10).

Sebagai contoh vaksinasi dosis pertama Kota Bandung sudah di angka 90,22 persen atau melebih target 70 persen. Sementara vaksinasi dosis kedua 67,97 persen mendekati terget. Begitu pun dengan Kota Bogor dan Kota Cimahi vaksinasi dosis pertamanya sudah di atas 80 persen.

Meski begitu perlu diingat vaksin bukan obat dan orang yang sudah divaksin tetap berpotensi terpapar COVID-19 jika kedisiplinannya kendur. Untuk itu Gubernur Jabar minta petugas Satpol PP/TNI/Polri mengawasi pergerakan orang di ruang-ruang publik dan komersial.

Pemda kabupaten/kota harus memastikan bahwa masyarakat mematuhi protokol kesehatan terutama menghindari kerumunan.

"Kalau ada keramaian di PKL, tempat makan, dipastikan tidak terjadi kerumunan yang belebihan. Kalau kerumunannya baik masih jaga jarak kita masih izinkan dengan kebijakan- kebijakan prokes," katanya.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved