Aksi Pengunduran Diri di Berbagai Daerah, DPW Partai Ummat Jabar Pilih Sikap ini Terkait Masa Depan.

Laporan wartawan TribunJabar.id, Cipta Permana

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Setelah  disahkan KemenkumHam RI sebagai partai politik melalui Surat Keputusan Nomor M.HH Kep.13.AH.11.01 Tahun 2021 pada Agustus lalu, tsunami politik justru terus menghantui Partai Ummat. Hal ini ditunjukan dengan terus bermunculannya aksi mundur dari sejumlah kader dan pengurus partai di sejumlah daerah.

Kondisi serupa pun terjadi di Jawa Barat, dimana DPD Partai Ummat di Depok, Cirebon, Cianjur telah lebih dulu ditinggal oleh sejumlah kader dan pengurusnya.

Ketua Majelis Pertimbangan Partai Wilayah (MPPW) Partai Ummat Jabar, Prof. Yani Syafei mengatakan, bahwa aksi mundur para kader dan pengurus Partai Ummat di daerah sudah lebih dulu, sebelum masif dilakukan oleh kader dan pengurus di wilayah lainnya.

"Sebetulnya DPD di Jabar sudah lebih dulu, sebelum diikuti oleh daerah lainnya, seperti di DPD Partai Ummat Daerah Depok itu cukup banyak, lalu di Cirebon, yang mundur hanya ketuanya, kemudian di Cianjur sudah semuanya per tanggal 1 Oktober kemarin mereka mundur," ujarnya saat dihubungi melalui telepon, Senin (18/10/2021).

Prof. Yani menuturkan, meski sejauh ini baru tiga daerah yang diketahui melakukan aksi pengunduran diri, namun aksi serupa berpotensi terus dilakukan oleh daerah lainnya di wilayah Jawa Barat. 

"Kalau sudah begini trennya, maka daerah lain akan mengikuti, termasuk di DPW Partai Ummat Jabar pun sudah ada potensi ke arah sana, saat ini sudah ada satu pengurus (DPW) yang sudah menyatakan mundur, dan berpotensi diikuti pengurus lainnya," ucapnya.

Menurutnya, aksi pengunduran diri massal tersebut disebabkan oleh tata kelola partai yang sudah tidak sesuai atau keluar dari jalur visi dan tagline dari Partai Ummat, yaitu Melawan Kedzaliman dan Menegakkan Keadilan. 

"Penyebab dari aksi pengunduran diri massal selain adanya dualisme kepengurusan, tapi juga tata kelola yang sudah tidak lagi sesuai lagi dengan tagline dari Partai Ummat yang selama ini menjadi harapan dari seluruh kader dan pengurus, tapi ternyata kedzaliman itu justru ada di dalamnya. Masa di dalam partai Islam, yang diharapkan sebagai partai Rahmatan Lil Alamin yang bersahabat, di dalamnya pada dzalim, pajuriwet lah," ujar dia.

Terkait sikap dari DPP Partai Ummat dalam menyikapi hal ini, menurutnya, sejauh ini belum ada arahan apapun dari Pusat, termasuk iktikad baik dalam mengantisipasi terus tergerusnya kepengurusan Partai Ummat di daerah.

Karena hal tersebut, pihaknya pun di DPW Partai Ummat Jawa Barat tidak dapat berbuat banyak untuk mencegah terus berlarutnya aksi pengunduran diri massal tersebut.

"Kami tidak bisa berbuat apa-apa, karena tidak ada sikap atau arahan dari DPP, malahan di DPW Partai Ummat Jabar sendiri terbagi dua kubu yang terus saling berseberangan. Adanya kubu yang ingin melakukan manajemen tata kelola berlandaskan Islam dan kubu di luar itu, yang mengedepankan kepentingan pribadi bukan kepentingan ummat. Inilah akar masalah sebenarnya dari munculnya aksi-aksi tersebut, yang tidak akan pernah bisa bersatu, seperti air dengan minyak gitu," ucapnya.

Baca juga: Ramai Aksi Pengunduran Diri Massal, DPD Partai Ummat Kota Bandung Pastikan Tetap Solid

Ia pun enggan berspekulasi terkait masa depan dari DPW Partai Ummat Jabar, dan memilih menunggu kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi.

"Kalau saya mah wait and see aja gimana kelanjutannya ke depan, saya engga mau menduga-duga seperti apa nantinya, karena dari Pusat juga belum ada arahan apa-apa," katanya. (*)