Breaking News:

Kongres 2020 Sesuai Aturan, Kader Partai Demokrat Yakin MA Bakal Tolak Permohonan KLB Deli Serdang

Selain ke PTUN, upaya hukum Partai Demokrat kubu KLB Deli Serdang diajukan ke Mahkamah Agung setelah Menkum HAM menolak keabsahan mereka.

mahkamahagung.go.id
Mahkamah Agung RI 

Laporan Wartawan TribunJabar.id, Muhamad Syarif Abdussalam

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Kubu KLB Deli Serdang terus melakukan upaya hukum meski keberadaannya ditolak pemerintah lewat Kemenkum HAM.

Salah satu upaya hukum yang ditempuh KLB Deli Serdang yakni gugatan di PTUN Jakarta yang sudah berjalan, mereka juga juga mengajukan uji materiil di Mahkamah Agung (MA).

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi III DPR RI yang juga kader Partai Demokrat, Didik Mukrianto mengatakan bahwa kubu KLB Deli Serdang bahkan menunjuk Yusril Ihza Mahendra sebagai pengacara.

“Dengan menunjuk Yusril Ihza Mahendra sebagai pengacara, KLB Deli Serdang sedang mencari pembenaran ke MA agar dapat melegalkan ‘begal politik’ yang mereka lakukan," katanya melalui siaran tertulis, Kamis (23/9/2021).

Ia menilai, uji materil yang diajukan mantan kader tersebut masih saja mempermasalahkan SK Menkumham atas pengesahan AD/ART Partai Demokrat yang dikeluarkan pada Mei 2020.

Menurutnya, upaya tersebut sengaja dilakukan hanya untuk mencari pembenaran atas terselenggaranya KLB bulan Maret 2021 lalu.

Baca juga: Adu Bukti Kubu KLB Deli Serdang vs Partai Demokrat di PTUN Jakarta: Keputusan Menkum HAM Sudah Tepat

“Kongres Partai Demokrat 2020 sudah sesuai aturan dan demokratis. Tidak mungkin lagi diperdebatkan konstitusionalitasnya. SK Menterinya juga sudah dikeluarkan lebih dari 1 tahun yang lalu,” ungkap Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat ini.

Didik juga menjelaskan Menkumham mempunyai tim ahli yang kuat dan prosedur berlapis dalam memeriksa keabsahan serta sinkronisasi peraturan perundangan undangan sebelum Menkum HAM mengeluarkan keputusan,

“Permohonan ke Mahkamah Agung ini bisa dianggap sebagai upaya ‘begal politik’ dengan modus memutar balikan fakta hukum, namun kami yakin Mahkamah Agung akan menangani perkara ini dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya,” kata Didik.

Ia juga meyakini para Hakim Agung di Mahkamah Agung mempunyai integritas dan profesionalisme yang baik.

Sebagaimana diketahui permohonan Hak Uji Materil (HUM) oleh mantan kader Demokrat telah dicantumkan pada laman resmi Mahkamah Agung RI dengan Nomor Perkara 39 P/HUM/2021 dengan Pemohon Muh. Isnaini Widodo dan Termohon Menkumham RI.

Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved