Breaking News:

Respons Kepala PPATK Saat Tahu Ada yang Menyumbang 2 Triliun, Tak Langsung Percaya, Dugaannya Benar

Dian tak langsung percaya ketika ada orang mau menyumbang Rp 2 triliun. Insting PPATK memang praduga bersalah, bukan praduga tak bersalah.

Editor: taufik ismail
Tribunnews.com / Syahrizal Sidik
Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Dian Ediana Rae. 

Sumbangan melalui pejabat negara tentunya ini bukan sesuatu yang bisa dianggap main-main. Ini hal serius, perlu dipastikan PPATK. Tugas berat PPATK memastikan dari mana uang Rp 2 triliun itu. Seandainya tidak terjadi, ini menjadi suatu pencederaan, mengganggu integritas sistem keuangan. Sistem keuangan tidak boleh dipakai untuk main-main.

T : Jika transaksi Rp 2 triliun ini terjadi. Apakah penerima uang bisa mencairkan?

J : Kalau tidak ada isu, uang itu mungkin mudah saja ditransfer secara internasional karena segala sesuatu dilakukan secara elektronik. Tetapi kalau ada isu, katakanlah uang besar itu ada di negara tertentu kemudian ada isu dengan know your customer (KYC) principle, itu  jadi persoalan.

Uang itu akan tertanggung di sana untuk diselesaikan dulu. Misalnya uang ini dari mana asalnya, apakah tidak terkait kejahatan, kemudian akan digunakan untuk apa. Jadi akan ada proses dilakukan di sana. Tetapi ada masalah sama sekali akan mudah saja uang itu ditransfer berapapun dengan menggunakan sistem elektronik.

T : Dalam regulasi di negeri kita apakah dimungkinkan seorang pejabat negara menerima sumbangan sebesar Rp 2 triliun?

J : Saya kira jelas tidak. Ini yang saya sebut tadi PEPs, tidak boleh menerima yang dikategorikan gratifikasi. Kalau pejabat menerima sudah pasti tidak boleh. Yang kedua kalau secara kelembagaan itu juga tidak boleh karena bukan tupoksinya. Jadi memang harus sesuai. Kalau departemen sosial menerima sumbangan BNPB, dan satgas Covid-19 mungkin tidak menjadi isu.

T : Apakah PPATK punya tupoksi untuk berkoordinasi dengan lembaga keuangan yang ada di luar negeri terkait yang seperti ini?

J : PPATK punya instrumen yang namanya IFTI (International funds transfer instruction) data. Jadi kami bisa mendeteksi keluar masuk uang dari Indonesia ke luar negeri dan sebaliknya dalam jumlah berapapun, tidak usah Rp 2 triliun. Seandainya kita butuh bantuan lembaga keuangan negara lain. Kita memiliki jaringan hampir 163 negara yang terkait lembaga intelijen keuangan dan saya juga ada di dalamnya.

T : Respons Bapak mendengar ada transaksi Rp 2 triliun sebagai kepala PPATK?

J : Sebagai lembaga intelijen keuangan instingnya bukan praduga tak bersalah. Kita instingnya praduga bersalah. Kita bersikap hati-hati, sambil melihat ke faktor-faktor mencurigakan. Memastikan, segala sesuatu berjalan dengan peraturan perundang-undangan. Begitu saya dengar ada angka Rp 2 triliun dan ketidaksesuaian dengan profil serta terkait pejabat negara, itu sudah otomatis kita harus turun. Kalau tidak turun malah menurut undang-undang saya bersalah.

Halaman
123
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved