Bantuan Sosial Masih Menjadi Pertanyaan Utama yang Disampaikan Masyarakat Saat Reses

Pasalnya, data penerima manfaat yang diusulkan berbeda dengan data dari penerima bantuan provinsi.

Hal itu menimbulkan ketimpangan dalam distribusi bantuan sosial baik itu dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Karena itu, perlu ditelusuri dimana letak kekeliruan perbedaan data tersebut.

"Yang jelas, setiap usulan penerima bantuan selalu berbeda dengan penerimaan di lapangan. Tentu ini ada sebuah kesalahan dalam pendataan," ujar Husin.

Dia menjelaskan, data yang disampaikan dari masyarakat untuk disampaikan ke pemerintah, realisasinya menjadi berubah. Artinya desa sudah mendata secara akurat.

Tetapi hal itu berbeda di lapangan bahwa faktanya banyak penerima yang menerima bantuan sosial tersebut yang tidak tepat sasaran.

"Yang seharusnya mendapatkan bantuan ternyata tidak, yang sudah meninggal ternyata menerima bantuan atau yang ternyata orang kaya malah masih terdaftar sebagai penerima bantuan," katanya.

Kata Husin, dari hasil pertemuan Badan Anggaran (Banggar) dan rapat-rapat dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) alokasi anggaran hanya sebesar Rp 50 miliar untuk penanggulangan pandemi Covid-19.

Sedangkan pemerintah pusat alokasi anggaran mencapai Rp 15 triliun sehingga ada ketimpangan bantuan atau alokasi anggaran selama PPKM.

"Ketimpangan alokasi anggaran ini sangat jomplang. Saya mendorong agar Pemprov Jabar mengalokasikan lebih untuk bantuan masyarakat Jawa Barat," ujarnya. (*)