Bantuan Sosial Masih Menjadi Pertanyaan Utama yang Disampaikan Masyarakat Saat Reses

Laporan Wartawan TribunJabar.id, Muhamad Syarif Abdussalam

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Bantuan sosial di tengah pandemi Covid-19 tampaknya menjadi pertanyaan utama masyarakat kepada para anggota DPRD Jabar yang tengah menjalani Reses III tahun sidang 2020-2021.

Seperti yang disampaikan masyarakat Desa Mekarpawitan, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung, kepada Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Nia Purwakania, dari Daerah Pemilihan Kabupaten Bandung.

Aspirasi yang disampaikan di antaranya air bersih, program rutilahu dan bantuan sosial di saat pandemi, serta PPKM.

Nia menanggapi hal yang disampaikan tersebut dan mengatakan akan menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan sesuai dengan kewenangan dari DPRD Provinsi Jawa Barat, yaitu legislasi, pengawasan dan anggaran.

"Reses kali ini memang berbeda dengan reses-reses sebelumnya, di mana saat ini anggota DPRD Jabar mempunyai kewajiban untuk terus mensosialisasikan mengenai protokol kesehatan, vaksinasi, dan program-program kerja pemerintah Provinsi Jawa Barat khususnya program yang berkaitan dengan pemulihan ekonomi masyarakat," ujarnya melalui ponsel, Kamis (5/8).

Dalam kesempatan reses tersebut juga, Nia memberikan bantuan sembako kepada masyarakat yang hadir.

Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Daerah Pemilihan Jabar V (Kabupaten Sukabumi dan Kota Sukabumi) Lina Ruslinawati pun menggelar kegiatan Reses III Tahun Sidang 2020-2021 di Desa Sukamantri, Kecamatan Cisaat, Selasa, (3/8).

Dalam rangka menyerap aspirasi dari masyarakat, Lina mengimbau masyarakat untuk tetap selalu menerapkan protokol kesehatan di tengah pandemi Covid-19.

Adapun aspirasi dari masyarakat yaitu terkait penanganan Covid-19 di Desa Sukamantri yang belum maksimal.

Lina mengatakan, persoalan bantuan sosial yang diberikan kepada warga dinilai tidak merata.

Pasalnya penerima bansos yang dihimpun belum diperbaharui dan masih menggunakan data yang lama sehingga penyaluran bansos tidak tepat sasaran.

"Yang menjadi prioritas adalah pihak Desa meminta didorong untuk mengupayakan anggaran di Desa Sukamantri, Kecamatan Cisaat, dan juga terkait data bantuan sosial akan kita carikan solusinya," katanya.

Lina berharap, ke depan semua aspirasi yang ia terima bisa di tindak lanjuti dan menjadi solusi bagi masyarakat di Kecamatan Cisaat.

Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Dapil XII (Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Indramayu), Husin, meminta data bantuan sosial masyarakat agar segera diperbaiki.

Pasalnya, data penerima manfaat yang diusulkan berbeda dengan data dari penerima bantuan provinsi.

Hal itu menimbulkan ketimpangan dalam distribusi bantuan sosial baik itu dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Karena itu, perlu ditelusuri dimana letak kekeliruan perbedaan data tersebut.

"Yang jelas, setiap usulan penerima bantuan selalu berbeda dengan penerimaan di lapangan. Tentu ini ada sebuah kesalahan dalam pendataan," ujar Husin.

Dia menjelaskan, data yang disampaikan dari masyarakat untuk disampaikan ke pemerintah, realisasinya menjadi berubah. Artinya desa sudah mendata secara akurat.

Tetapi hal itu berbeda di lapangan bahwa faktanya banyak penerima yang menerima bantuan sosial tersebut yang tidak tepat sasaran.

"Yang seharusnya mendapatkan bantuan ternyata tidak, yang sudah meninggal ternyata menerima bantuan atau yang ternyata orang kaya malah masih terdaftar sebagai penerima bantuan," katanya.

Kata Husin, dari hasil pertemuan Badan Anggaran (Banggar) dan rapat-rapat dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) alokasi anggaran hanya sebesar Rp 50 miliar untuk penanggulangan pandemi Covid-19.

Sedangkan pemerintah pusat alokasi anggaran mencapai Rp 15 triliun sehingga ada ketimpangan bantuan atau alokasi anggaran selama PPKM.

"Ketimpangan alokasi anggaran ini sangat jomplang. Saya mendorong agar Pemprov Jabar mengalokasikan lebih untuk bantuan masyarakat Jawa Barat," ujarnya. (*)