Kondisi Pariwisata di Bandung Barat Berada di Titik Kritis, Kerugian Mencapai Rp 57 Miliar

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Hilman Kamaludin

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG BARAT - Kondisi pariwisata di wilayah Kabupaten Bandung Barat (KBB) lumpuh setelah dihantam pandemi Covid-19 yang sudah berlangsung lebih dari 1,5 tahun dan hingga kini tak kunjung berakhir.

Kondisinya bisa dibilang mati suri setelah adanya kebijakan penutupan objek wisata karena para pelaku usaha hotel juga tutut terpuruk, apalagi ditambah penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) KBB, Heri Partomo mengakui jika sektor pariwisata saat ini memang sedang berada di titik nadir paling rendah akibat terdampak pandemi Covid-19.

"Imbasnya banyak pelaku wisata yang menutup usahanya atau merumahkan sebagian karyawan. Jelas prihatin dengan kondisi ini, tapi mau bagaimana lagi? Kondisinya serba sulit akibat Covid-19," ujarnya saat dihubungi, Minggu (1/8/2021).

Heri mengatakan, sejauh ini memang sudah ada usulan dari pengusaha wisata agar penutupan dilakukan secara proporsional, sehingga tempat wisata yang berada di luar zona merah tetap diizinkan beroperasi dengan tetap menerapkan protokol kesehatan ketat.

"Tapi sulit juga, masih terlalu berisiko," kata Heri.

Baca juga: Pandemi Covid-19 Bukan Halangan, Sebanyak 127 Desa Wisata Ikuti Ajang Anugerah Desa Wisata Indonesia

Wakil Ketua BPC Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) KBB, Eko Supriyanto mengatakan, total kerugian yang dialami oleh anggotanya yang tergabung di PHRI sejak awal pandemi Maret 2020 sampai Juli 2021 mencapai Rp 57.275.716.977.

"Angka itu baru dari 30 perusahaan anggota PHRI KBB, kalau ditambah di luar anggota PHRI, jumlahnya pasti jauh lebih membengkak," ucapnya, belum lama ini.

Menurutnya, kondisi yang dialami perusahaan hotel dan resto tersebut, berimbas pada nasib karyawan atau pegawai di sektor pariwisata. Hingga saat ini, sebanyak 1.356 orang pegawai terpaksa harus dirumahkan sementara.

Eko mengatakan, bisnis apa saja itu butuh kondisi yang stabil, sehingga pihaknya mendukung pemerintah untuk lebih serius dalam menjalankan strategi dan aturan yang telah dibuat.

"Makanya pemerintah harus terus mengajak warga disiplin menjalankan prokes. Supaya kasus bisa ditekan dan kondisi normal bisa dirasakan kembali," kata Eko.

Baca juga: Wisata Pemancingan Terdampak PPKM, 250 Karyawan Balong Hardi Sumedang Terancam Berhenti Kerja