Pelaku Usaha Wisata di KBB Diusulkan Dapat Bantuan PPKM, Disparbud: Semoga Agustus sudah bisa turun

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Hilman Kamaludin

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG BARAT - Sebanyak 30 ribu pelaku usaha pariwisata di Kabupaten Bandung Barat (KBB) diusulkan untuk mendapat bantuan selama PPKM Darurat. 

Bantuan tersebut diusulkan karena pelaku pelaku usaha pariwisata seperti pengelola obyek wisata dan karyawannya sudah babak belur akibat terdampak penerapan PPKM Darurat tersebut dan mereka meminta harus ada kompensasi, apalagi jika diperpanjang.

Baca juga: Saat Kapolri dan Panglima TNI Blusukan ke Gang Sempit di Bandung, Kirim Sembako untuk Karyati

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disbudpar) KBB, Heri Partomo mengatakan, sebanyak 30 ribu pelaku usaha pariwisata di KBB itu diusulkan untuk mendapatkan bantuan hibah dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) RI.

"Kami berharap bantuan hibah tersebut bisa disalurkan terhadap para pekerja yang bergerak di bidang pariwisata secepatnya. Dari KBB yang diusulkan ada kurang lebih 30 ribu para pelaku pariwisata terutama para pekerja," ujarnya saat dihubungi, Jumat (16/7/2021).

Heri mengakui, para pelaku wisata khususnya, khusus pekerjanya, sangat terdampak dengan kebijakan PPKM Darurat. Sehingga, bantuan tersebut diharapkan bisa meringankan beban mereka.

"Semoga Agustus sudah bisa turun. Hibah belum tahu dalam bentuk apa, baru diminta pengajuan data saja," kata Heri.

Sementara untuk kompensasi biaya perawatan dan pemeliharaan, kata Heri, pihaknya belum melakukan pembahasan. Namun jika melihat postur anggaran yang ada, kata dia, kemungkinan terealisasinya sangat kecil.

"Tapi meskipun nanti ada pelaku wisata yang mengajukan maka akan kita dorong dan kita coba fasilitasi," ucapnya.

Baca juga: Bangganya Jaka Pria Bandung Barat, Sapi Mililknya Masuk Nominasi Sapi Kurban untuk Jokowi

Menurutnya, kompensasi ini memang perlu bagi pelaku bisnis pariwisata karena kondisi usaha pariwisata ditengah PPKM Darurat ini nyaris sama seperti penutupan yang dilakukan pada tahun lalu. 

"Kondisi ini tentunya sangat memberatkan bagi para pengusaha, dampaknya sama seperti pertama penutupan 3 bulan, bisa disebut terpuruk. Baru saja kemarin sedikit menarik nafas, ternyata harus ada lagi PPKM Darurat," ujar Heri.