Antisipasi Perpanjangan PPKM Darurat, Mensos Risma Sudah Koordinasi dengan Bulog untuk Siapkan Beras

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG- Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mengaku telah melakukan berbagai persiapan tentang rencana perpanjangan PPKM darurat hingga empat atau enam minggu jika kasus penyebaran korona masih tinggi. 

Menurutnya, untuk kesiapan Kementerian Sosial sudah mengantisipasi rencana perpanjangan PPKM darurat ini, di antaranya dengan langsung berkoordinasi dengan Perum Bulog. 

"Kami sudah koordinasi dengan Bulog untuk menyiapkan beras selama PPKM darurat dan menyiapkan makanan untuk petugas di lapangan agar memudahkan mereka yang kadang sulit mendapatkan makanan," katanya ketika meninjau dapur umum di Balai Wyataguna, Kota Bandung, Jawa Barat, kemarin.

Langkah lainnya yang juga telah disiapkan Risma untuk antisipasi rencana perpanjangan PPKM darurat ini ialah mencairkan bantuan sosial bagi warga terdampak Covid-19.

"Awal Juli sudah ada yang mulai didistribusikan bansos oleh PT Pos. Nanti juga ada tambahan bantuan beras oleh bulog sebanyak 10 kilogram. Nanti dibagikan ke alamat-alamat yang sudah terdata sebagai penerima manfaat," ujar Tri Rsmaharini.

Baca juga: Bioskop Tutup Total Sejak PPKM Darurat, Belum Pasti Kapan Beroperasi Lagi

Dihubungi melalui telepon, kemarin, Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, Dodo Suhendar, mengatakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan mengoptimalkan bansos dari Kemensos untuk tahun ini.

Menurut Dodo, masyarakat Jawa Barat yang menjadi penerima bansos dari Kementerian Sosial mencapai 7 juta kepala keluarga, yang mendapat Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Bantuan Sosial Tunai (BST).

"Dinsos Jabar mengoptimalkan bansos dari Kemensos berupa PKH, BPNT, BST dan Bantuan Sosial Beras. Untuk Bansos Beras, sasarannya penerima PKH dan BST, masing masing 10 kg beras medium 1 kali," katanya melalui ponsel, Selasa (13/7/2021).

Dodo mengatakan PKH di Jabar memiliki kuota 1.718.362 keluarga penerima manfaat dengan besaran sesuai dengan masing-masing kriteria, yakni ibu hamil, balita, anak sekolah. Penyaluran tiap triwulan sekali dan sudah disalurkan pada Januari dan April 2021.

BPNT atau Bansos Pangan Nontunai, katanya, memiliki kuota di Jabar sebanyak 3.350.856 keluarga penerima manfaat (KPM) Besaran manfaat Rp 200.000 per bulan, dan harus dibelikan bahan yang sudah ditetapkan di e-warong terdekat. Program ini, katanya, sudah disalurkan dengan rata-rata penyaluran 90 persen.

Baca juga: Ini Dua Alasan Utama Polisi Tidak Menahan Dokter Lois Owien yang Ngaku Jadi Penguasa Covid-19

BST atau Bantuan Sosial Tunai di Jabar, katanya, memiliki kuota 1.957.321. Penyaluran dilakukan sampai April 2021. Dengan besaran manfaat Rp 300.000 per bulan per KPM.

Dodo menjelaskan, penerima bansos Kemensos berbeda dengan Keluarga Rumah Tangga Sasaran (KRTS) bansos Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jabar.

Perbedaan itu, kata Dodo, karena penerima bansos Kemensos berbasis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Sedangkan, penerima bansos Provinsi Jabar merupakan masyarakat terdampak pandemi Covid-19 yang belum masuk dalam DTKS atau Non-DTKS.

Dodo mengatakan Dinsos sudah mengajukan 1.903.583 KRTS penerima bansos Provinsi Jabar untuk menjadi penerima BST ke Pusdatin Kemensos.

Namun, belum ada penetapan Keluarga Penerima Manfaat tambahan penerima BST Kemensos dari KRTS penerima bansos Provinsi Jabar.

Baca juga: Headline Tribun Jabar, Mensos Risma Cari Kompor, Kesal Lihat Dapur Umum di Bandung Kurang Peralatan