Breaking News:

Opini

Kisruh Informasi di Puncak Pandemi

Dalam perspektif keterbukaan informasi publik, setidaknya ada tiga analisa mengapa kabar palsu tetap menyeruak dari satu ruang ke ruang publik...

Editor: Arief Permadi
Dokumentasi KI Jawa Barat
Ijang Faisal, Ketua Komisi Informasi Jawa Barat 

Oleh IJANG FAISAL, Ketua Komisi Informasi Jawa Barat

SAAT puncak pandemi kali ini, betapa kita malah sering mengurut dada jika melihat percakapan masyarakat di grup pesan instans dan media sosial. Hoaks terkait pandemi malah tak kunjung surut di saat seharusnya kita sebagai anak bangsa bergandengan tangan menuntaskan pandemi Covid-19 yang sedang menerjang seluruh penjuru negeri.

Hal ini seolah melanjutkan apa yang terjadi sebelumnya. Data Kementerian Komunikasi dan Informatika per 23 Januari 2020-13 April 2021 menujukkan ada 2.632 konten hoaks terkait virus korona yang mengemuka di media sosial. Rinciannya di Facebook (2.129 konten), Twitter (438 konten), Youtube (45 konten), dan Instagram (20 konten). Penulis menduga, jika direkapitulasikan data grup pesan instan, khususnya di WhatsApp Group (WAG), angka tersebut bisa jadi akan berlipat-lipat kuantitasnya. 

Dalam perspektif keterbukaan informasi publik (KIP), setidaknya ada tiga analisa mengapa kabar palsu tetap menyeruak dari satu ruang ke ruang publik lain sehingga malah membuat wabah ini tidak jua segera sirna. 

Pertama, masih belum optimalnya badan publik di Indonesia umumnya dan khususnya di Jawa Barat secara keseluruhan mencakup badan publik pemerintah kabupaten dan kota di Jawa Barat dalam menyediakan dan menyampaikan informasi kepada publik. Ada kecenderungan informasi disajikan sebatas formalitas saja guna mematuhi UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP) No.14/2008 dan atau memenuhi tuntutan sejumlah elemen masyarakat, baik aktivis secara individu/kolektif, atas implementasi regulasi tersebut. 

Keterbatasan motivasi inilah yang membuat informasi cenderung tak utuh, komprehensif, dan yang benar-benar paling dibutuhkan masyarakat. Sajiannya sebatas memenuhi arus aspirasi publik, sehingga tak jarang jadi sekadar ada agar tak dikritisi KI atau bahkan kepala daerah itu sendiri.

Informasi memang sudah dikemas sophisticated, sedemikian rupa canggihnya. Sebab selain berbentuk teks, juga disajikan dalam bentuk excel, grafis, infografis, motions, animasi, bahkan audio-video yang memanjakan mata khalayak. Akan tetapi, di mata penulis, ini semua masih sebatas tampilan luar karena informasi substansial pelaksanaaan pemerintahan (khususnya dari aspek anggaran dan pertanggungjawabannya) belum benar-benar sepenuhnya diberikan/disajikan ke masyarakat secara utuh. 

Padahal, merujuk UU KIP dan turunannya serta UU terkait lain, anggaran ini termasuk jenis Informasi Terbuka. Yakni meliputi rencana dan laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai standar akuntansi yang berlaku, serta daftar aset dan investasi. 

Faktanya, masih ada badan publik yang kami pantau kemudian berdalih anggaran sebagai informasi dikecualikan padahal jelas bukan secara aturan. Situasi ini yang antara lain memicu ketidakpuasan hingga praduga tak karuan dari masyarakat, yang dalam beberapa kasus mendorong muncul-berkembangnya hoaks yang viral di ruang digital tak terbatas tadi. 

Komisi Informasi Jawa Barat mendorong badan publik di lingkungan Pemprov Jawa Barat serta badan publik di 27 pemerintah kabupaten dan kota agar kian mengeskalasikan penghayatan esensi UU KIP No.14/2008. Terutama di level pimpinan badan publik yang gilirannya akan mengoptimalkan fungsi dan peran PPID (Pejabat Pengelola Informasi Daerah) dalam membumikan undang-undang tersebut. 

Halaman
12
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved