Pemkot Cimahi Siapkan Area Gunung Bohong jadi Pemakaman Khusus Jenazah Covid-19
Pemkot Cimahi menyiapkan lahan pemakaman jenazah Covid-19 di area Gunung Bohong karena kondisi pemakaman khusus Covid-19 terbatas
Penulis: Kemal Setia Permana | Editor: Mega Nugraha
Laporan Wartawan Tribun Jabar, Kemal Setia Permana
TRIBUNJABAR.ID, CIMAHI- Pemkot Cimahi sedang menyiapkan lahan pemakaman khusus jenazah Covid-19 di area Gunung Bohong karena kondisi pemakaman khusus jenazah Covid-19 di Cimahi hanya tersisa 70 liang lahat.
"Tempat yang sudah kami siapkan adalah Gunung Bohong, Cibeber, sesuai arahan Pak Plt (Plt Wali Kota Ngatiyana, Red)" ujar Wakil Harian Satgas Cimahi,Tata Wikanta usai menggelar Rapat Koordinasi dengan Komisi III DPRD Kota Cimahi, Senin (5/07/20
Baca juga: Angka Kematian Covid-19 di Jabar naik 463 persen, Didominasi Lansia dengan Penyakit Penyerta
Tata mengatakan bahwa penyiapan lahan pemakaman khusus jenazah Covid-19 di Gunung Bohong merupakan salah satu langkah alternatif untuk mengantisipasi penuhnya lahan pemakaman yang ada.
Selama ini, lahan pemakaman khusus jenazah Covid-19 Kota Cimahi berada di Lebak Saat. Selain menyiapkan kawasan Gunung Bohong sebagai tempat pemakaman, Pemkot juga menerima saran dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Cimahi untuk menggelar pelatihan pemulasaraan jenazah korban Covid-19.
Hal ini terkait masih banyaknya ketakutan dan penolakan masyarakat terhadap jenazah Covid-19.
"Kami akan meningkatkan edukasi kepada masyarakat, lebih intens lagi, terutama terkait penguburan jenazah, karena saat ini masih banyak yang belum memahami tentang (pemakaman) Covid-19. Mudah-mudahan masyarakat akan semakin paham dan bisa tertanggulangi," katanya.
Baca juga: Gali Kubur Pakai Backhoe, Petugas TPU Cikadut Bandung Kewalahan Saat Jenazah Datang 20-30 Per Hari
Tata mengatakan bahwa pihaknya akan segera melakukan sosialisasi pemulasaraan jenazah dengan MUI yang melibatkan kader-kader yang ada di wilayah. Dalam hal ini MUI akan memberikan pelatihannya sedangkan kader di kelurahan akan menerima pembekalan.
"Jadi jika nanti ada yang tidak terangani, maka kader di daerah bisa menanganinya," katanya. (*).