Soal PPKM Mikro Darurat, Pengamat Ekonomi Berharap Pemerintah Punya Terobosan Kebijakan Ekonomi

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Pengamat ekonomi dari Universitas Pasundan, Acuviarta Kartabi memiliki pandangannya terkait kebijakan yang bakal diterapkan oleh pemerintah pusat hingga daerah mengenai PPKM mikro darurat yang salahsatu poinnya ada yang terkait dengan ekonomi, seperti pembatasan jam operasional mal atau pusat perbelanjaan.

Menurutnya, pemberlakuan PPKM mikro darurat akan sangat terasa oleh masyarakat utamanya dari segi ekonomi.

Hal itu dikarenakan terjadinya perlambatan mobilitas sehingga berpengaruh pada transaksi ekonomi.

"Percepatan penanganan kesehatan harus dioptimalkan termasuk percepatan vaksin. Semakin efektif penanganan covid di masa PPKM mikro darurat maka semakin cepat kita bisa mulai aktivitas ekonomi. Saya melihat dampak utama ada pada konsumsi rumah tangga, investasi maupun pengeluaran pemerintah," katanya saat dihubungi, Kamis (1/7/2021).

Baca juga: Saat PPKM Darurat Apakah Apotek Bisa Beroperasi 24 Jam? Ini Penjelasan Pemerintah

Acuviarta pun berharap adanya PPKM mikro darurat nanti tidak lama sehingga perlu adanya dukungan dari semua pihak.

Apalagi, situasi saat ini peningkatan kasus positif terjadi di beberapa kota besar dan daerah lain di Jawa Barat selama dua pekan terakhir.

"Di satu sisi harus disikapi secara tegas dalam koridor perlindungan kesehatan baik bersifat pencegahan maupun penindakan atau penanganan warga yang terpapar covid. Tentu kalau efek ekonomi pasti terjadi di Juli ini maupun target-target indikator ekonomi di triwulan III," katanya.

Aspek lainnya yang menjadi penentu kinerja ekonomi di triwulan dan bulan berikutnya yakni katanya aspek pencegahan dan penindakan. Ketika ditanyakan apakah kondisi itu bakal membahayakan pada kondisi ekonomi saat ini dan ke depan, Acuviarta pun menjawab bahwa hal itu akan terjadi.

"Jadi, kita harus lihat kembali tindakan atau bauran kebijakan sebelumnya dalam sikapi dinamika perkembangan terkini. Di Jabar, saya melihatnya Satgas sudah punya SOP yang baku," katanya.

Baca juga: PPKM Darurat Diberlakukan, Bagaimana Salat Jumat Besok di Kota Bandung? Ini Kata Pemkot

Dia juga berharap akan ada terobosan-terobosan baru dari sisi ekonomi guna menghadirkan pemulihan yang berefek ke daerah maupun nasional.

Sebab, berbeda halnya dengan indikator pencapaian kinerja penanganan dari sisi kesehatan yang justru sifatnya real time.

"Dampak ekonomi atau pencapaian indikator ekonomi tidak bisa real time dan cepat. Saya harap kita harus buat kebijakan ekonomi yang sifatnya terukur dalam kondisi saat ini baik antara pemerintah provinsi dengan pemkab/pemkot serta antara pemerintah dengan masyarakat terjalin baik," ucapnya.

Harapan lainnya, Acuviarta menjelaskan dalam terminologi penanganan kesehatan perlu ada kebijakan yang kaitannya dengan ekonomi dan pengaturannya haruslah jelas di lapangan.

Dia mencontohkan ketika jalan ditutup, maka mobilitas logistik barang kebutuhan pokok jangan sampai terganggu. Kemudian, masyarakat yang tak pakai masker harus ditertibkan termasuk kesiapan sarana juga prasarana mitigasi resiko di tempat aktivitas ekonomi betul-betul dilengkapi.

Baca juga: Pedagang Wajib Tahu! Aturan PPKM Darurat Toko Kelontong dan Pasar Tradisional, Operasional Dibatasi

"Saya sempat usul setahun lalu bahwa persinggungan antara penanganan kesehatan dan ekonomi ada pada ketertiban masyarakat untuk patuhi protokol kesehatan penanganan covid. Lalu, perbanyak lokasi tes covid dengan biaya yang terjangkay bagi warga menjadi prioritas penting dan tentu terus lakukan vaksinasi," katanya.

Tetapi, jika nantinya penanganan ini tak serius dalam.implementasinya, Acuviarta menyebut kasus covid pun akan semakin lama dan semakin lama pula dampak ekonominya.

"Singkatnya, kita berhenti melangkah dan mengurangi kecepatan untuk melompat lebih jauh setelah situasi pandemi mereda dalam beberapa hari ke depan," katanya