Breaking News:

Bukan THR, Pegawai non-ASN Jawa Barat Akan Dapat Honorarium Tambahan Sebesar Satu Kali Gaji

Jadi buat pegawai Pemprov yang non-ASN, memang tidak ada istilah yang namanya THR dalam PP Nomor 63 Tahun 2021

Tribun Jabar
Ridwan Kamil menanggapi kabar tentang pegawang non-ASN yang tidak menerima THR, di live Instagram, Senin (10/5/2021) malam. 

Laporan Wartawan TribunJabar.id, Muhamad Syarif Abdussalam

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG- Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, mengatakan sekitar 21 ribu pegawai non-ASN di lingkungan Pemprov Jabar akan mendapat honorarium tambahan, nama baru untuk tunjangan hari raya (THR) bagi pegawai non-ASN.

"Jadi buat pegawai Pemprov yang non-ASN, memang tidak ada istilah yang namanya THR dalam PP Nomor 63 Tahun 2021. Tapi Pemprov Jabar akan memberikan namanya honorarium tambahan yang silakan dipergunakan untuk keperluan Lebaran dan lain-lain," kata Ridwan Kamil di Gedung Pakuan, Selasa (11/5/2021).

Walaupun nilainya sama, katanya, namanya bukan THR karena akan melanggar peraturan pemerintah. Namun sama seperti THR, nilai honorarium tambahan ini sebesar satu kali gaji dari pendapatan pegawai non-ASN.

Keluhan dari para pegawai non-ASN mengenai THR yang belum cair menjelang Lebaran ini, katanya, sempat membanjiri akun media sosial Gubernur, termasuk kolom komentar live Instagram Ridwan Kamil. Akhirnya, ia pun memberikan respons singkat dan meminta Sekda Jabar segera menyelesaikan persoalan itu.

"Komen THR, THR, THR non-ASN. Kumaha sih Pak Sekda teh," katanya singkat dalam live Instagram mengenai brand lokal UMKM pada Senin (10/5/2020), yang potongan videonya beredar di sejumlah grup media sosial.

Sebelumnya, Sekda Jabar, Setiawan Wangsaatmaja, mengatakan pemberian tunjangan hari raya (THR) Lebaran tahun ini bagi pegawai non-ASN di daerah terbentur aturan hukum yang telah ditetapkan pemerintah pusat.

Baca juga: Non-ASN Jabar belum dapat THR, Irfan Suryanagara: Sangat Melukai Perasaan Kami

Setiawan mengatakan pemprov Jabar juga mendapatkan banyak pertanyaan dan keluhan dari pegawai non-ASN tentang THR. Namun karena terbentur aturan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak bisa melahirkan kebijakan yang berbeda dari pemerintah pusat.

Setiawan mengatakan yang menjadi rujukan pemerintah daerah dalam pemberian THR dan gaji ke-13 didasarkan pada Peraturan Pemerintah (PP) nomor 63 tahun 2021 tentang THR dan gaji ke-13.

Dalam PP itu tersebut dijelaskan bahwa target penerima THR adalah ASN dan P3K (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja), pegawai non-ASN di Lembaga Pemerintah non-Kementerian, Sekretariat DPR dan non ASN yang berada di BLU (Badan Layanan Umum) atau BLUD (Badan Layanan Umum Daerah).

Halaman
123
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved