Bantuan untuk UMKM Tahun Ini Turun 50 Persen, 70 Ribu UMKM di Kota Bandung Belum Dapat BPUM
Masih ada sekitar 70 ribu UMKM yang belum mendapat bantuan produktif usaha mikro (BPUM) senilai Rp 2,4 juta.
Penulis: Nazmi Abdurrahman | Editor: Giri
lihat foto
Laporan Wartawan TribunJabar.id, Nazmi Abdurahman
TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Bandung, Atet Handiman, mengatakan masih ada sekitar 70 ribu UMKM yang belum mendapat bantuan produktif usaha mikro (BPUM) senilai Rp 2,4 juta.
Atet mengatakan, pihaknya mengusulkan sekitar 240 ribu UMKM agar mendapat bantuan modal usaha pada 2020. Dari jumlah tersebut, sekitar 170 ribu UMKM yang sudah mendapat bantuan.
"Ada usulan kami yang belum terealisasi sebanyak 70 ribu UMKM dari total 240 ribu yang diajukan. Ini jangan jadi pertanyaan di masyarakat. Makanya kami terus berkoordinasi dengan provinsi dan pusat," ujar Atet di Balai Kota Bandung, Kamis (25/3/2021).
Tahun ini, kata Atet, BPUM bakal kembali dibuka oleh pemerintah pusat sebagai satu upaya pemulihan ekonomi nasional (PEN).
Pada tahun ini, kata dia, ada beberapa perubahan dalam penyalurah bantuan BPUM.
Baca juga: PERSIB Bandung Sudah Mainkan 16 Pemain di Laga Perdana, Bek Muda Ini Jalani Debut
Baca juga: Anak Malu-malu di Lingkungan Baru, Begini Caranya Membangun Kepercayaan Diri Agar Berani
Baca juga: Begal Payudara Berkeliaran di Karawang, Pakai Kaus Merah dan Topi, Korban Menangis di Bunderan RSUD
Pertama, ujar Atet, nilainya turun dari Rp 2,4 juta menjadi Rp 1,2 juta .
Penyalurnya hanya dilakukan oleh dinas koperasi masing-masing daerah.
"Dari aspek persyaratan dan mekanisme relatif tidak berubah. Hanya besaran yang awalnya Rp 2,4 juta menjadi Rp 1,2 juta. Kemudian pengusulnya, dulu ada lima mulai dari dinas, BRI, koperasi, kementerian lembaga, dan lembaga keuangan non-perbankan. Sekarang hanya satu, dinas koperasi kota/kabupaten," katanya.
Nantinya, kata dia, dinas koperasi akan mendata UMKM, kemudian diserahkan ke Dinas UMKM Provinsi Jawa Barat untuk diverifikasi.
"Setiap daerah cara pendataannya berbeda-beda. Setelah diverifikasi provinsi kemudian data itu kami sampaikan ke pemerintah pusat," katanya.
Baca juga: Menjelang Ramadan, Petani di Sumedang Jamin Stok Cabai Aman, Berharap tak Hujan Deras
Baca juga: Besaran Denda jika Kena Tilang Elektronik ETLE, Ketahui Mekanisme Penilangan dan Cara Bayar Denda
Saat ini, pihaknya belum mengetahui kapan BPUM 2021 mulai dibuka. Jika pemberian BPUM tahun ini sudah dibuka, kata dia, kemungkinan 70 ribu UMKM yang belum mendapatkan bantuan itu bakal menjadi prioritas.
"Kami inginnya seperti (diprioritaskan). Dulu juga tidak ada kuota, adanya target 75 ribu, tapi terealisasi 170 ribu kan lumayan. Ke depan kami mungkin akan rapat penyamaan persepsi dulu dengan Kementerian Koperasi," ucapnya. (*)
