Bantuan Turun Jadi Rp 1,2 Juta, Pelaku UMKM Tetap Senang karena Bisa untuk Tambahan Modal

Laporan Wartawan TribunJabar.id, Putri Puspita

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) akan kembali mendapatkan bantuan produktif usaha mikro (BPUM). Namun, kali ini jumlahnya tak sebesar tahun lalu.

Bantuan yang diberikan karena imbas adanya pandemi Covid-19 itu nilainya tahun ini Rp 1,2 juta atau turun 50 persen dibanding tahun lalu.

Sebelumnya besaran BPUM yang diberikan oleh pemerintah senilai Rp 2,4 juta.

Menurut data Dinas Koperasi umkm Kota Bandung, saat ini baru ada 170 ribu pelaku UMKM yang mendapatkan BPUM.

Hadirnya BPUM begitu membantu pemulihan ekonomi para pelaku UMKM yang terdampak akibat pandemi Covid-19.

Seperti yang dirasakan pelaku UMKM asal Mohammad Toha Kota Bandung, Tina Supriatin.

Pada tahun lalu, ia mengatakan telah mendapatkan BPUM senilai Rp 2,4 juta.

Baca juga: LOWONGAN KERJA, Buruan, Ada 230 Lowongan dari 36 Perusahaan untuk Lulusan SMA hingga S2

Baca juga: Jasad Bayi yang Disembunyikan Mahasiswi di Lemari Sudah Diautopsi, Ini Kata Dokter dari Polda Jabar

"Bantuan ini saya gunakan untuk mengembangkan modal jual pulsa dan telur di rumah," ujar Tina saat dihubungi, Kamis (24/3/2021).

BPUM, diakui Tina, sangat membantu dalam permodalan usaha rumahan yang dijalankannya.

Menurutnya, meskipun BPUM akan berkurang menjadi Rp 1,2 juta, ia tidak terlalu mempermasalahkan.

"Ya kalau ada bantuan lagi bisa bantu menghidupi kembali perekonomian karena kan kalau lagi pandemi gini juga agak sepi, modal jualan pun suka kepakai," ucapnya.

Jika mendapatkan BPUM senilai Rp1,2 juta, ia akan memanfaatkannya untuk modal menuju Idulfitri, seperti menjual baju dan cokelat.

Baca juga: DPRD Jabar Ingin Pemprov Jabar Kebut Vaksinasi untuk Masyarakat Jelang Ramadan

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Bandung, Atet Handiman, mengatakan masih ada sekitar 70 ribu UMKM yang belum mendapat bantuan produktif usaha mikro (BPUM) senilai Rp 2,4 juta. 

Atet mengatakan, pihaknya mengusulkan sekitar 240 ribu UMKM agar mendapat bantuan modal usaha pada 2020. Dari jumlah tersebut, sekitar 170 ribu UMKM yang sudah mendapat bantuan. 

"Ada usulan kami yang belum terealisasi sebanyak 70 ribu UMKM dari total 240 ribu yang diajukan. Ini jangan jadi pertanyaan di masyarakat. Makanya kami terus berkoordinasi dengan provinsi dan pusat," ujar Atet di Balai Kota Bandung, Kamis (25/3/2021).

Tahun ini, kata Atet, BPUM bakal kembali dibuka oleh pemerintah pusat sebagai satu upaya pemulihan ekonomi nasional (PEN).

Pada tahun ini, kata dia, ada beberapa perubahan dalam penyalurah bantuan BPUM.

Baca juga: PERSIB Bandung Sudah Mainkan 16 Pemain di Laga Perdana, Bek Muda Ini Jalani Debut

Baca juga: Anak Malu-malu di Lingkungan Baru, Begini Caranya Membangun Kepercayaan Diri Agar Berani

Baca juga: Begal Payudara Berkeliaran di Karawang, Pakai Kaus Merah dan Topi, Korban Menangis di Bunderan RSUD

Pertama, ujar Atet, nilainya turun dari Rp 2,4 juta menjadi Rp 1,2 juta .

Penyalurnya hanya dilakukan oleh dinas koperasi masing-masing daerah. 

"Dari aspek persyaratan dan mekanisme relatif tidak berubah. Hanya besaran yang awalnya Rp 2,4 juta menjadi Rp 1,2 juta. Kemudian pengusulnya, dulu ada lima mulai dari dinas, BRI, koperasi, kementerian lembaga, dan lembaga keuangan non-perbankan. Sekarang hanya satu, dinas koperasi kota/kabupaten,"  katanya. 

Nantinya, kata dia, dinas koperasi akan mendata UMKM, kemudian diserahkan ke Dinas UMKM Provinsi Jawa Barat untuk diverifikasi. 

"Setiap daerah cara pendataannya berbeda-beda. Setelah diverifikasi provinsi kemudian data itu kami sampaikan ke pemerintah pusat," katanya. 

Baca juga: Menjelang Ramadan, Petani di Sumedang Jamin Stok Cabai Aman, Berharap tak Hujan Deras

Baca juga: Besaran Denda jika Kena Tilang Elektronik ETLE, Ketahui Mekanisme Penilangan dan Cara Bayar Denda

Saat ini, pihaknya belum mengetahui kapan BPUM 2021 mulai dibuka. Jika pemberian BPUM tahun ini sudah dibuka, kata dia, kemungkinan 70 ribu UMKM yang belum mendapatkan bantuan itu bakal menjadi prioritas. 

"Kami inginnya seperti (diprioritaskan). Dulu juga tidak ada kuota, adanya target 75 ribu, tapi terealisasi 170 ribu kan lumayan. Ke depan kami mungkin akan rapat penyamaan persepsi dulu dengan Kementerian Koperasi," ucapnya. (*)