Breaking News:

demokrat

Demokrat: Ada Pihak Eksternal di KLB Dagelan, Bukan Persoalan Internal Belaka

KLB yang digelar oleh kelompok kontra-Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bukan masalah internal Partai Demokrat saja.

Editor: Hermawan Aksan
KOMPAS.COM
SBY mengaku menyesal pernah pilih Moeldoko jadi panglima TNI karena akhirnya Moeldoko merebut kepemimpinan di Partai Demokrat. 

TRIBUNJABAR.ID - Kongres luar biasa (KLB) yang digelar oleh kelompok kontra-Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bukan masalah internal Partai Demokrat saja. 

Demikian dinyatakan oleh Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menegaskan.

"KLB dagelan tersebut bukanlah persoalan internal Partai Demokrat belaka karena yang menyelenggarakan adalah mantan kader PD dan pihak eksternal dari PD," kata Herzaky dalam keterangan tertulis, Sabtu (6/3/2021).

Baca juga: Annisa Pohan Diserbu Soal Moeldoko Ketum Demokrat versi KLB, AHY Gimana? Kini Beri 5 Poin Penting

Baca juga: Ketua Partai Demokrat Kota Sukabumi Sebut Moeldoko Tidak Tahu Malu, Bukan Kader Malah Kudeta

Herzaky menuturkan, keterlibatan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko telah nyata dan terang benderang dibuktikan dengan terpilihnya Moeldoko sebagai ketua umum Partai Demokrat lewat KLB tersebut.

Lalu, mantan panglima TNI itu pun menerima keputusan KLB yang digelar sejumlah mantan kader Demokrat tersebut.

Herzaky mengatakan, perbuatan itu inkonstitusional karena KLB digelar tidak sesuai dengan syarat-syarat dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat.

"Jadi, tindakan penyelenggaraan KLB dagelan ini merupakan perbuatan melawan hukum. Bahkan, KSP Moeldoko bisa dikatakan melakukan abuse of power mengingat posisinya yang sangat dekat dengan kekuasaan," ujar Herzaky.

Herzaky melanjutkan, pemerintah wajib melindungi dan mengayomi Partai Demokrat dengan melawan tindakan Moeldoko guna menjaga iklim demokrasi.

"Jadi, sangat tidak adil jika pemerintah masih menerima hasil KLB abal-abal yang menetapkan Moeldoko, apalagi hanya menganggap ini isu internal," kata dia.

Hal ini disampaikan Herzaky menanggapi pernyataan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD yang menyebut konflik Partai Demokrat baru menjadi persoalan hukum ketika kelompok KLB mendaftarkan kepengurusan baru Demokrat hasil KLB ke Kementerian Hukum dan HAM.

"Kasus KLB PD baru akan jadi masalah hukum jika hasil KLB itu didaftarkan ke Kemenkumham. Saat itu pemerintah akan meneliti keabsahannya berdasar UU dan AD/ART parpol," kata Mahfud dalam akun Twitter resminya, Sabtu (6/3/2021).

Mahfud mengatakan, pemerintah sejak masa kepemimpinan Presiden Megawati Soekarnoputri hingga Joko Widodo tidak pernah melarang adanya KLB atau musyawarah nasional luar biasa (munaslub).

Sebab, kata dia, pemerintah menghormati independensi internal partai politik.

"Risikonya, pemerintah dituding cuci tangan. Tapi kalau melarang atau mendorong bisa dituding intervensi, memecah belah, dan sebagainya," ujar mantan ketua Mahkamah Konstitusi tersebut. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Demokrat: KLB Dagelan Bukan Persoalan Internal Belaka, Ada Pihak Eksternal", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2021/03/06/21172351/demokrat-klb-dagelan-bukan-persoalan-internal-belaka-ada-pihak-eksternal?page=2.

Sumber: Kompas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved