Annisa Pohan 'Diserbu' Soal Moeldoko Ketum Demokrat versi KLB, AHY Gimana? Kini Beri 5 Poin Penting
Annisa Pohan 'diserbu' warganet terkait kisruh Partai Demokrat yang menyangkut nama Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY dengan Moeldoko.
Penulis: Widia Lestari | Editor: Yongky Yulius
lihat foto
TRIBUNJABAR.ID - Akun Instagram Annisa Pohan 'diserbu' warganet terkait kisruh Partai Demokrat yang menyangkut nama Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY dengan Moeldoko.
Kisruh ini menjadi perbincangan di media sosial karena adanya Kongres Luar Biasa atau KLB Demokrat yang menetapkan Moeldoko sebagai Ketua Umum atau Ketum Demokrat.
Adanya KLB Partai Demokrat ini dikecam Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, bahkan AHY sendiri sebagai Ketum Demokrat.
Kontroversi Moeldoko jadi Ketum Demokrat versi KLB ini bikin heboh publik di dunia maya hingga sampai ke akun Instagram istri AHY.
Namun, Annisa Pohan menanggapinya secara positif. Ia meng-capture komentar warganet dan mendukung suaminya.
"Terima kasih atas komen yang positif," tulisnya dalam postingan di Insta Story, Sabtu (6/3/2021).
Baca juga: Curhatan Annisa Pohan Setelah AHY Diusik dan Moeldoko Jadi Ketum Demokrat versi KLB
Baca juga: Moeldoko Klaim KLB yang Memilihnya Jadi Ketum Konstitusional, AHY Tegaskan Tak Ada Dualisme
Lalu bagaimana dengan AHY? Sama seperti sang istri, akun Instagram anak SBY itu juga 'diserbu' warganet.
Kini, AHY juga sudah bereaksi di media sosial. Ia mengunggah video konferensi pers dirinya tentang KLB Partai Demokrat.
Ia menyampaikan lima poin penting pernyataan sikapnya termasuk tentang Moeldoko.
Berikut ini pernyataan panjang AHY dalam postingannya.
"Kemarin (5/3), sebagai Ketua Umum @PDemokrat yang sah, saya melaksanakan Konferensi Pers di Kantor DPP Partai Demokrat.
Ada 5 hal pokok yang saya sampaikan dalam konpers tersebut antara lain:
1. KLB Deli Serdang adalah ilegal dan inkonstitusional karena tidak memenuhi syarat AD/ART Partai Demokrat. Tidak ada pemilik hak suara yang sah yang hadir dalam KLB tersebut.
2. Para pimpinan DPD dan DPC kami solid, maka siapapun yang mengaku membawa surat kuasa mengatasnamakan DPD dan DPC, saya pastikan bahwa surat kuasa itu adalah palsu dan melanggar hukum.
3. Kami telah berupaya mencegah terjadinya KLB ilegal ini, juga mengingatkan pemerintah melalui surat resmi yang telah kami kirimkan kepada sejumlah pejabat negara yaitu Menkopolhukam, MenkumHAM, dan Kapolri. Ini adalah komitmen kami dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan nasional.
Baca juga: Terungkap Ada 34 Ketua DPC Hadiri KLB Partai Demokrat di Medan, AHY Sebut Mereka Sudah Di-Plt kan
Baca juga: SOSOK Moeldoko, Dulu Orang Kepercayaan SBY, Kini Berusaha Melengserkan AHY sebagai Ketua Umum PD
