Dua SMA Negeri Baru akan Didirikan di Subang dan Cirebon, Mulai PPDB pada 2021 dan 2022
DPRD Provinsi Jawa Barat tengah mendorong pembangunan SMA negeri baru di Kabupaten Subang dan Kabupaten Cirebon.
Penulis: Muhamad Syarif Abdussalam | Editor: Ichsan
Laporan Wartawan TribunJabar.id, Muhamad Syarif Abdussalam
TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - DPRD Provinsi Jawa Barat tengah mendorong pembangunan SMA negeri baru di Kabupaten Subang dan Kabupaten Cirebon.
Ditargetkan, dua SMA baru ini bisa mulai menerima peserta didik baru pada Juni 2021 dan 2022.
Wakil Ketua Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, Abdul Hadi Wijaya, mengatakan pembangunan SMA negeri baru ini dilatarbelakangi salah satu prioritas pembangunan di Jawa Barat, yakni Pendidikan untuk Semua.
Dalam data yang diterima, katanya, masih ada 19 kecamatan di Jawa Barat yang sama sekali tidak memiliki SMA atau SMK negeri.
"Dalam pekan ini Komisi V fokus kegiatan untuk mengadvokasi ajuan masyarakat terkait pendirian unit sekolah baru. Lokasinya ada di dua kabupaten, yaitu di Kabupaten Subang tepatnya di Kecamatan Binong, serta di Kabupaten Cirebon yakni di Kecamatan Tengahtani," kata Abdul Hadi melalui ponsel, Minggu (14/2).
Baca juga: Jalan Cibala-Wado Sempit, Pemkab Sumedang Ajukan Pelebaran ke Kementerian PUPR
Masih adanya kecamatan yang tidak memiliki SMA atau SMK negeri, katanya, lulusan SMP dan sekolah sejajarnya di kecamatan tersebut tidak bisa diterima di sekolah negeri ketika diberlakukan sistem zonasinya pada Pemerimaan Peserta Didik Baru.
"Dari 19 kecamatan blankspot tersebut, ada dua ajuan dari masyarakat yang sangat kuat dan sudah dikoordinasikan dengan baik, termasuk juga kesiapan maayarakat, kesiapan kabupaten, desa, dan kecamatan di sana, untuk memfasilitasi apa-apa yang dibutuhkan," katanya.
Contoh di Kecamatan Binong di Kabupaten Subang, pihak desa sudah siap menghibahkan satu hektare tanah milik desa untuk dialihkan kepada Dinas Pendidikan Jabar sebagai lahan pembangunan SMA Negeri Binong.
"Sudah ada kepanitiaan yang melibatkan semua stakeholder, bahkan sudah ada dukungan sampai ke bupati dan melibatkan semua kelompok masyarakat," katanya.
Hal serupa pun, katanya, terjadi di Kecamatan Tengahtani di Kabupaten Cirebon. Bahkan sudah dilakukan komunikasi pada Oktober yang lalu untuk menggunakan salah satu aset milik Pemprov Jabar, yakni milik Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air yang layak untuk didirikan bangunan SMA negeri di atasnya.
"Dengan dukungan yang sangat kuat itu, kami Komisi V sudah berkunjung ke Binong dan Tengahtani, kemudian bertemu dengan pejabat pejabat dinas pendidikan di kabupaten setempat. Bahkan kalau di Cirebon sudah ke sekda, dan bupati sudah memberikan dorongannya," katanya.
Komisi V DPRD Jabar, katanya, bertekad untuk mendukung pembangunan SMA baru ini dengan melakukan pengawalan dan terus berkomunikasi dengan Kepala Disdik Jabar dengan Kepala Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan setempat, yakni KCD Pendidikan IV untuk Subang dan KCD X di Kabupaten Cirebon.
Baca juga: Pemprov Jabar Masih Menunggu Kiriman Vaksin Covid-19 dari Pemerintah Pusat
"Juga ada panitia yang kerja juga secara horisontal untuk berkomunikasi dengan semua stakeholder yang di perdesaan sampai kabupaten. Maka diharapkan proses-proses yang biasanya agak terhambat ketika ada perbedaan kewenangannya dari kabupaten dengan provinsi atau antardinas-dinas yang menyangkut aset, agar bisa dikoordinasikan di lapangan oleh pihak-pihak yang mempunyai kewenangan itu," katanya.
Di Kecamatan Binong, katanya, sudah ada kesiapan untuk diawali dengan sekolah terintegrasi yang melibatkan SMP Negeri 1 Binong. Apalagi, tanah yang akan dibangun menjadi SMA berseberangan dengan lokasi SMP ini.
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/jabar/foto/bank/originals/ahw-dprd.jpg)