Breaking News:

Baru Diumumkan Keputusan Bersama 3 Menteri, 6 Poin Aturan Seragam Sekolah Jenjang Dasar-Menengah

Keputusan Bersama 3 menteri, pemerintah daerah dan sekolah tidak boleh mewajibkan ataupun melarang seragam dengan kekhususan agama kepada murid.

Istimewa
Menteri Kemdikbud Nadiem Makarim meninjau SMAN 4 Sukabumi terkait kegaiatan belajar pada masa adaptasi kebiasaan baru. 

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Ribut-ribut soal peserta didik wajib mengenakan seragam sekolah dengan kekhususan agama, misal berjilbab atau tidak, tak akan terjadi lagi setelah lahir Keputusan Bersama tiga menteri.

Dalam keputusan bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Kementerian Agama (Kemenag), menerbitkan mengatur tentang Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut bagi Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Sekolah yang Diselenggarakan Pemerintah Daerah pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

Dalam rilis yang diterima Tribunjabar.id, di antara aturan tersebut adalah pemerintah daerah dan sekolah tidak boleh mewajibkan ataupun melarang seragam dan atribut dengan kekhususan agama kepada peserta didik.

Aturan Siswi Non-Muslim Wajib Pakai Jilbab di SMKN 2 Padang LANGGAR Nilai Pancasila, Kata Mendikbud

VIDEO-FAKTA BARU, Semua Pelaku dan Korban Pembulian Gadis ABG di Indramayu Rata-rata Baru 14 Tahun

Ratusan Santri Sebuah Pontren di Cineam Kabupaten Tasikmalaya Terkonfirmasi Positif Covid-19

Keputusan ini merupakan wujud konkret komitmen pemerintah dalam menegakkan “Bhinneka Tunggal Ika”, membangun karakter tolerasi di masyarakat dan menindak tegas praktik-praktik pada sektor pendidikan yang melanggar semangat kebangsaan tersebut.

Dalam peluncuran yang diselenggarakan secara daring pada Rabu (3/2) di Jakarta, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Anwar Makarim menguraikan tiga hal penting yang menjadi pertimbangan dalam menyusun SKB tiga Menteri ini.

Pertama, bahwa sekolah memiliki peran penting dan tanggung jawab dalam menjaga eksistensi ideologi dan konsensus dasar bernegara, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika; serta membangun dan memperkuat moderasi beragama dan toleransi atas keragaman agama yang dianut peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan.

“Kedua, sekolah berfungsi untuk membangun wawasan, sikap, dan karakter peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan untuk memelihara persatuan dan kesatuan bangsa. Serta membina dan memperkuat kerukunan antar umat beragama,” terang Mendikbud Nadiem.

Yang ketiga, pakaian seragam dan atribut bagi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah di lingkungan sekolah yang diselenggarakan pemerintah daerah merupakan salah satu bentuk perwujudan moderasi beragama dan toleransi atas keragaman agama, tambah Mendikbud.

Enam keputusan utama dari aturan ini di antaranya adalah

1. Keputusan bersama ini mengatur sekolah negeri yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah (Pemda);

Halaman
1234
Penulis: Kisdiantoro
Editor: Kisdiantoro
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved