Pemkab Sumedang Siapkan Dua Skema untuk Merelokasi Warga Terdampak Longsor Cimanggung

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Hilman Kamaludin

TRIBUNJABAR.ID, SUMEDANG - Pemkab Sumedang sudah menyiapkan dua skema untuk merelokasi korban longsor Cimanggung di Kampung Bojongkondang, RT 3/10, Desa Cihanjuang, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sumedang, Herman Suryatman, mengatakan, untuk skema pertama warga terdampak longsor akan direlokasi secara terpusat dengan menyediakan lahan di Desa Tegalmanggung, Kecamatan Cimanggung.

"Kami sudah cek koordinatnya tanah milik desa. Tentu nanti ada proses tukar guling karena tanah milik desa harus diganti," ujarnya di Induk Pusat Pemerintahan (IPP) Kabupaten Sumedang, Rabu (20/1/2021).

Sementara untuk pembangunan rumah, fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos fasum) akan dibackup oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Baca juga: Lima Hari Setelah Suaminya Ditangkap Polisi karena Narkoba, Nindy Ayunda Layangkan Gugatan Cerai

Namun demikian, kata Herman, kelemahan dari skema tersebut adalah jaraknya yang cukup jauh sehingga minat warga biasanya kurang optimal.

"Ada kemungkinan warga enggan tidak tinggal di sana karena pertimbangan jaraknya yang jauh," kata Herman.

Sementara untuk skema kedua, lanjut Herman, melalui kolaborasi dengan Asosiasi Perumahan Nasional (Asprumnas) yang menyediakan Perumahan El Hago di daerah Cilembu, Kecamatan Pamulihan.

Ia mengatakan, di lokasi itu ada 200 kapling, sehingga sebanyak 131 KK yang terdampak longsor sangat mungkin untuk dialihkan ke lokasi tersebut.

"Konsekwensinya apabila melihat standar biaya pembangunan, sekitar Rp 150 juta per unit rumah, termasuk di dalamnya sudah ada fasos dan fasum," ucapnya.

Baca juga: Pakai Nomor Penuh Kutukan di AC Milan, Mario Mandzukic: Saya akan Berikan yang Terbaik

Untuk saat ini, pihaknya akan mencoba menganalisis skema mana yang akan dipilih untuk merelokasi warga terdampak longsor itu, kemudian jika sudah menemukan skema yang tepat, pihaknya akan langsung mengusulkan ke pemerintah pusat.

"Akan kita pilih skema mana yang akan kami usulkan ke Jakarta. Tentu nanti kementerian ATR/BPN bisa membantu men-sounding-kan ke lintas kementrian, termasuk permohonan bantuan untuk proses sertifikasinya sehingga warga mempunyai sertifikat," kata Herman.