Mantan Bupati Pangandaran Temui Unpad soal KJA, Terjadi Perdebatan, Ada 4 Poin Pembicaraan

Laporan Kontributor Tribunjabar.id Pangandaran, Padna

TRIBUNJABAR.ID, PANGANDARAN - Perdebatan sengit mewarnai pertemuan pihak yang menentang keberadaan keramba jaring apung (KJA) di Pantai Timur Pangandaran, Jawa Barat, dengan Universitas Padjadjaran (Unpad) di Jatinangor, Sumedang.

Pertemuan yang dihadiri Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Pangandaran, Jeje Wiradinata, itu berlangsung pada Rabu (20/8/2025). Pihak yang juga hadir adalah Forum Komunikasi Para Pelaku Wisata Pangandaran (FKP2WP), dan Forum Bela Pariwisata Pangandaran.

"Jadi, kemarin kita sudah melakukan pertemuan dengan pihak Unpad mulai pukul 10.00 WIB sampai pukul 12.00 WIB. Kita hampir dua jam (berdialog), ya dinamikanya lumayan," ujar Jeje Wiradinata kepada Tribun Jabar melalui WhatsApp, Kamis (21/8/2025) pagi.

Pihaknya sempat beradu argumentasi keras mengenai banyak hal soal posisi KJA yang dinilai menggangu aktivitas pariwisata, nelayan, dan sebagainya.

"Kan, awalnya kita heran karena kenapa Unpad yang sepertinya ngotot terkait KJA ini. Nah, kita ingin tahu apakah Unpad ini sebagai akademisi atau konsultan? Kemarin sudah terjawab bahwa Unpad itu adalah punya kerja sama dengan PT PBS terkait urusan KJA. Mungkin kerjasama dari sisi konsultan atau sebagainya," kata Jeje yang merupakan mantan Bupati Pangandaran.

Baca juga: Respons Dekan FPIK Setelah Unpad Disebut "Bodoh" oleh Susi Pudjiastuti di Polemik KJA Pangandaran

Pertemuan dengan pihak Unpad itu memang berlangsung dinamis. Namun, akhirnya ada titik temu atau kesimpulan yang menjadi kesepakatan.

"Pertama, kita menghormati kegiatan budi daya jika untuk kepentingan yang lebih besar. Kita paham dan menghormatinya," ucap Jeje.

Kedua, tempat KJA itu tidak boleh menggangu pengembangan wisata bahari yang sudah berjalan sebelumnya. 

"Jadi, tidak mengganggu pengembangan wisata bahari yang menjadi ikon masyarakat di Kabupaten Pangandaran. Seperti water sport dan sebagainya," ujarnya.

Ketiga, jika luas 3,29 hektare dan tempatnya di Pantai Timur Pangandaran, Jeje mengatakan, pihaknya tetap keberatan dan tetap menolak.

"Kita tetap berbeda jalan yaitu tetap untuk menolak," kata Jeje.

Baca juga: Jeje Wiradinata Minta Izin KJA di Pantai Timur Pangandaran Dicabut: Berada di Kawasan Konservasi

Keempat, supaya tidak menggangu pengembangan wisata bahari di Pantai timur Pangandaran, maka penentuan titik dan luasnya itu akan dikomunikasikan untuk bersama sama ke lapangan.

"Maksudnya, kita sepakat untuk mencari titik yang aman untuk penempatan KJA itu. Baik titik lokasi maupun luasan lahan," ucapnya.

Kata Jeje, pihak Unpad ini sebelumnya akan menggunakan 2.000 meter persegi untuk KJA. Sedangkan yang sekarang dipasang itu baru sekitar 1.660 meter persegi.

"Jika sekarang 1.660 meter persegi, berarti tinggal nambah 340 meter persegi," katanya.

Pada prinsipnya, berapa pun luasan lahan yang digunakan untuk KJA selama tidak bertentangan dengan pengembangan wisata bahari, maka tidak dipermasalahkan.

"Makanya, kita akan turun ke lapangan untuk mencari titik yang sudah disepakati. Rencana minggu depan setelah saya pulang dari Jakarta," ujar Jeje. (*)