Breaking News:

Penanganan Covid 19

Keputusan PSBB di Pulau Jawa dan Bali, Pakar Hukum Tata Negara UPI: Sayang Baru Dilakukan Sekarang

Keputusan pemerintah untuk menerapkan PSBB yang diperketat di Pulau Jawa dan Bali selama 11-25 Januari sangat disayangkan baru dilakukan saat ini.

KOLASE TRIBUN JABAR
Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Airlangga Hartarto, menyampaikan hasil rapat bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi), pada Rabu (6/01/2021). PSBB di Jawa-Bali diberlakukan 11-25 Januari 2021. Prof. Cecep Darmawan menyayangkan kenapa baru dilakukan sekarang. 

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Keputusan pemerintah pusat yang mulai menerapkan PSBB yang diperketat di Pulau Jawa dan Bali selama 11-25 Januari sangat disayangkan baru dilakukan saat ini.

Pendapat itu dikemukakan pakar Hukum Tata Negara sekaligus Guru Besar Ilmu Politik Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Prof Cecep Darmawan.

Apalagi, kebijakan yang diambil pemerintah terkait penanganan Covid-19 tidak akan berpengaruh besar selama kesadaran disiplin masyarakat terhadap protokol kesehatan masih kurang.

Baca juga: VIDEO-PSBB di Jawa-Bali Diberlakukan 11 Hingga 25 Januari 2021, Lebih Ketat dari Aturan Sebelumnya

Baca juga: Pemerintah Kembali Instruksikan Soal PSBB, Wali Kota Sukabumi Pilih Langkah Ini,

“Kebijakan PSBB harus diimbangi dengan disiplin masyarakat. Poin pentingnya adalah masyarakat harus sadar akan kondisi saat ini dan mengikuti anjuran pemerintah,“ ujarnya saat dihubungi melalui telepon, Rabu (6/1/2021).

Penanganan Covid-19, kata Cecep, tidak bisa parsial atau masing-masing.

Karena itu, ujar Cecep, pemerintah pusat harus memiliki desain besar (grand design) dalam penanganan pandemi Covid-19 ini yang dapat menjadi pedoman bagi pemerintah daerah yang melaksanakannya.

“Kebijakan menangani Covid-19 dan pemulihan ekonomi antara pusat dan daerah ini sama halnya seperti orang membawa kendaraan, gas dan remnya harus pas."

"Harus ada keseimbangan dalam memulihkan ekonomi tapi tidak menabrak protokol kesehatan, begitu pun sebaliknya,” ucapnya.

Oleh karena itu, kata Cecep, pemerintah pusat harus membuat peraturan perundang-undangan yang bisa dilaksanakan secara seragam oleh daerah sehingga pemerintah daerah tak bisa menentukan kebijakan sendiri dalam penanganan pandemi.

“Formulasinya seperti apa, pemerintah yang harus merumuskan sehingga tidak ditafsirkan secara berbeda oleh pemerintah daerah,” katanya.

Halaman
123
Penulis: Cipta Permana
Editor: Hermawan Aksan
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved