152.827 Tenaga Kesehatan di Jabar Akan Divaksin, Ini Perincian Masing-masing Kota dan Kabupaten

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Muhamad Syarif Abdussalam

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus mematangkan persiapan distribusi dan penyuntikan vaksin Covid-19 bagi masyarakat Jawa Barat.

Sarana dan prasarana pun terus disiapkan. Mulai pengadaan peralatan dan perlengkapan vaksinasi sampai pelatihan tenaga kesehatan penyuntik vaksin atau vaksinator.

Berdasarkan data hasil rapat koordinasi Komite Kebijakan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Daerah Provinsi Jawa Barat, sebanyak 1.094 puskesmas sudah disiapkan sebagai pusat penyuntikan vaksin Covid-19. 

Puskesmas ini dibantu 27 wakil supervisor di setiap kabupaten dan kota, 67 rumah sakit umum di 27 kabupaten dan kota sudah terlatih, 18 rumah sakit TNI, Polri, dan BUMN.

Jawa Barat pun sudah mendapatkan tambahan 46 cold chain TCW 3000 atau alat pendingin vaksin.

Per 31 Desember 2020, tercatat 27 kabupaten dan kota di Jawa Barat pun telah memiliki Vaccine Refrigerator TCW 3000 atas bantuan dari Kementerian Kesehatan. 

Untuk menerima vaksin lebih banyak, Pemprov Jabar mengajukan tambahan 539 cold chain.

Baca juga: Ditinggal Chacha Sherly Eks Trio Macan, Lia Amelia Tulis Kalimat Menyentuh tentang Datang dan Pamit

Baca juga: Cerita Pilu di Malam Tahun Baru, Pramugari Meninggal di Kamar Mandi, Ditemukan Luka Lebam dan Sperma

Juga mengajukan 5 cold room, masing-masing untuk tingkat provinsi, Kabupaten Bekasi, Karawang, Indramayu, dan Kabupaten Cianjur.

Selain itu, juga mengajukan 3.088 unit alat pemantau suhu, 4.381 vaccine carrier, sebanyak 13 kendaraan pendingin, dan 710 cold box.

Pengadaan alat-alat ini untuk memastikan kualitas vaksin yang harus selalu disimpan dan didistribusikan sampai dipakai dalam kondisi sejuk.

Untuk penyimpanan utama, vaksin Covid-19 akan disimpan di Gudang Pasteur di Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Jabar, yang telah memiliki dua cold room, satu di antaranya untuk vaksin Covid-19 dan satu lainnya untuk vaksin rutin.

Gudang Pasteur ini pun memiliki 12 unit cold chain, 3 untuk penyimpanan vaksin rutin dan 9 untuk cool pack.

Sebagai tambahan, Pemprov Jabar menyiapkan penyimpanan berupa kontainer di Gudang Bizpark di Jalan Raya Kopo, Kota Bandung.

Penyimpanan vaksin ini sudah lulus uji coba selama 12 jam dengan perjalanan di Pantura, suhu pun dalam batas ambang yang dipersyaratkan.

Saat ini sudah dua kontainer berhasil uji coba dan terpasang di Gudang Bizpark.

Dukungan logistik yang sedang dalam proses distribusi ke-27 kota dan kabupaten di Jabar adalah alat pelindung diri, alat suntik auto disable syringe 0,5 ml, safty box 5 ml, alkohol swab, sampai rompi vaksinator.

Baca juga: Chaca Sherly Eks Trio Macan Meninggal Kecelakaan, Keluarga Syok, Minggu Pamit ke Jakarta

Ketua Divisi Penanganan Kesehatan Satgas Penanganan Covid-19 Jabar, Marion Siagian, mengatakan dari sisi SDM, sebanyak 1.489 vaksinator sudah menjalani pelatihan vaksinasi dan pihaknya sudah menambah jumlahnya sampai total 10.992 vaksinator atau tenaga kesehatan pemberi vaksin.

"Mulai kemarin kita mengusulkan dan alhamdulillah sudah disetujui oleh Kementerian Kesehatan. Pelatihan sudah mulai sebanyak 9.503 vaksinator. Jadi kita ada 9.503 ditambah 1.489 vaksinator," kata Marion di Gedung Sate, Rabu (6/1/2020).

Satu puskesmas, katanya, rata-rata memiliki lima vaksinator. Sedangkan satu rumah sakit memiliki 10 vaksinator. 

"Untuk mengejar tantangan Bapak Gubernur, mudah-mudahan vaksinasi bisa kurang dari 15 bulan bahkan kalau bisa kita enam bulan. Tetapi satu hal, untuk ketersediaan vaksin kita, mudah-mudahan nanti bisa menyampaikan ke Kementerian Kesehatan," katanya.

Secara keseluruhan di Jawa Barat, terdapat kebutuhan vaksin untuk tenaga kesehatan sebanyak 152.827 orang, pelayan publik sebanyak 1.224.409, masyarakat rentan sebanyak 10.880.070, masyarakat umum dan pelaku ekonomi sebanyak 9.704.404, dan masyarakat rentan lain sebanyak 3.923.267. Sehingga kebutuhan vaksin multidosis sebanyak 67.733.762 dosis.

Baca juga: Betrand Lakukan Hal Beda kepada Istri Ruben Onsu, Sarwendah: Kok Jadi Berujung Itu Sih, Nyo?

Adapun di tahap pertama, vaksinasi akan diberikan kepada para tenaga kesehatan.

Perinciannya:

• Kota Cimahi 3.058 tenaga kesehatan
• Kota Banjar 1.223 orang
• Kota Bogor 7.243 orang
• Kota Sukabumi 4.039 orang
• Kota Bandung 20.533 orang
• Kota Cirebon sebanyak 5.439 orang
• Kota Bekasi 11.983 orang
• Kota Depok 12.269 orang
• Kota Tasikmalaya 2.953 orang
• Kabupaten Bogor 10.185 orang
• Kabupaten Sukabumi 4.663 orang
• Kabupaten Cianjur 5.351 orang
• Kabupaten Bandung 6.248 orang
• Kabupaten Garut 6.563 orang
• Kabupaten Tasikmalaya 1.685 orang
• Kabupaten Ciamis 3.842 orang
• Kabupaten Kuningan 3.363 orang
• Kabupaten Cirebon 6.823 orang
• Kabupaten Majalengka 4.306 orang
• Kabupaten Sumedang 2.654 orang
• Kabupaten Indramayu 4.584 orang
• Kabupaten Subang 3.932 orang
• Kabupaten Purwakarta 3.294 orang
• Kabupaten Karawang 9.240 orang
• Kabupaten Bekasi 10.463 orang
• Kabupaten Bandung Barat 3.506 orang
• Kabupaten Pangandaran 1.701 orang.

Ketua Harian Satgas Penanganan Covid-19 Provinsi Jawa Barat, Daud Achmad, mengatakan pihaknya memastikan Jawa Barat mendapatkan distribusi vaksin Covid-19 Sinovac pada tahap pertama yang sudah dilepas secara resmi oleh Kementerian Kesehatan RI, Minggu (3/1/2021).

Daud mengatakan dari 1,2 juta dosis vaksin Covid-19 yang didistribusikan pemerintah pusat, Jabar totalnya mendapat alokasi sebanyak 97.080 vaksin.

Pada tahap I penyaluran mendapat 38.400 dosis, sementara untuk tahap II sebanyak 58.680 dosis.

Daud mengatakan pengiriman tersebut akan diterima oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jabar kemudian disalurkan kembali ke dinkes kabupaten dan kota yang selanjutnya akan diberikan pada sejumlah fasilitas layanan kesehatan seperti puskesmas dan rumah sakit. 

“Kita di satgas kan ada divisi logistik. Kami siapkan gudang penyimpanan dan membantu dinkes persiapan distribusi ke kabupaten dan kota,” ujarnya.

Menurutnya, dalam alur vaksinasi untuk tahap pertama ini mulai dari pusat hingga fasilitas layanan kesehatan di kabupaten dan kota dilakukan oleh Kementerian Kesehatan. (*)