Ridwan Kamil Posting Kutipan tentang Keadilan, Banjir Dukungan, Masih Terkait Kasus Rizieq Shihab?

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Muhamad Syarif Abdussalam

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, mendapat dukungan masif di dunia maya dalam unggahan sebuah foto berisi kutipan melalui akun Instagram pribadinya @ridwankamil.

Walaupun tidak menyebut secara terperinci maksud unggahan tersebut, netizen mengaitkannya dengan pernyataan Ridwan Kamil di Mapolda Jabar, Rabu (16/12/2020).

Saat itu setelah Ridwan Kamil dimintai keterangannya di Mapolda Jabar, dia mempertanyakan kasus kerumunan saat penjemputan Habib Rizieq Shihab (HRS) di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, yang belum pernah diproses layaknya kerumunan terkait HRS di Petamburan, Jakarta, dan Megamendung, Bogor.

"Adil dalam Islam adalah menempatkan segala sesuatu sesuai tempatnya dan sesuai dengan takarannya," tulis kutipan dalam unggahan Ridwan Kamil tersebut yang diikuti dengan caption, "Tiap hari sebagai pemimpin, saya mencoba berlaku adil. Sebuah nilai yang tidak mudah karena adil juga adalah relatif. Pemimpin adil masuk surga duluan, pemimpin tidak adil juga masuk neraka duluan," tulisnya.

Selain itu juga, "Namun selama nalar dan spiritual sudah satu frekuensi, maka tidak ada alasan sebuah keputusan untuk ditunda.

Dan hidup mengajarkan, apapun keputusan yang diambil tidak akan pernah bisa menyenangkan semua pihak. Karena hidup tidak seindah drama korea.

Semoga semua bisa mengambil hikmahnya.

Dalam demokrasi ini, Silakan berkomentar apapun, namun jaga kesopanan. Hatur nuhun," tulisnya kemudian.

Unggahan ini mendapat respons dari para netizen. Mereka kebanyakan mendukung sikap Ridwan Kamil yang berani menyuarakan bahwa setiap kerumunan yang berpotensi menyebarkan Covid-19 harus ditindak secara adil, tidak tebang pilih. 

Setelah 13 jam diunggah, postingan ini dikomentari 4.398 komentar dan 96.774 likes. Hal ini menjadi reaksi yang cukup besar jika dibandingkan dengan sejumlah postingan serius Ridwan Kamil sebelumnya.

"Semangat Pak Gub. Semoga semuanya baik2 saja," komentar Wakil Bupati Bandung Barat Hengky Kurniawan melalui akun @hengkykurniawan.

"BRING BACK JUSTICE," komentar akun @raden.rezapramadia.

"Siapapun yang memberi ruang pada kesalahan harus mendapatkan hukuman. Kerumunan di Bandara, Gubernur Banten harus Diperiksa, Kerumunan di Mega Mendung Gubernur Jabar harus diperiksa begitu juga kerumunan di Petamburan Gubernur DKI Jakarta harus diperiksa sesuai dengan aturan protikol kesegatan, semua sama di depan hukum, jangan mentang-mentang punya massa seenaknya melanggar hukum," tulis @davidsonkarokaro.

"Akhirnya saya bisa melihat langsung seorang negarawan sejati... Selamat menggenggam bara api kang... Hebring," komentar @ayahnyafatima yang kemudian mendapat 735 likes dan 18 komentar.

"Sepakat Pa Gub. Harusnya ga tebang pilih. Aku padamu," komentar @ivan_rivandanii

"Ulah sieun dina jalan kabeneran pa haji.. masyarakat jabar nyarengan," kata @hlmnfirds

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil berbalas cuitan di Twitter dengan Menkopolhukam Mahfud MD.

Hal ini terjadi setelah Ridwan Kamil menyatakan Mahfud MD dan sejumlah pihak yang terkait dengan kerumunan massa penjemput Habib Rizieq Shihab (HRS) di Bandara Soekarno Hatta beberapa waktu lalu pun seharusnya bisa menjelaskan kerumunan di bandara tersebut.

"Siap, Kang RK. Sy bertanggungjawab. Sy yg umumkan HRS diizinkan pulang ke Indonesia krn dia punya hak hukum utk pulang. Sy jg yg mengumumkan HRS blh dijemput asal tertib dan tak melanggar protokol kesehatan. Sy jg yg minta HRS diantar sampai ke Petamburan," tulis Mahfud MD dalam akun twitter pribadinya @mohmahfudmd saat membalas sebuah berita yang menayangkan ungkapan Ridwan Kamil.

Mahfud MD pun menjelaskan lebih detail mengenai diskresi pemerintah dan penjemputan kepulangan HRS harus sesuai dengan protokol pencegahan Covid-19.

"Diskresi pemerintah diberikan utk penjemputan, pengamanan, dan pengantaran dari bandara sampai ke Petamburan. Itu sdh berjalan tertib sampai HRS benar2 tiba di Petamburan sore. Tp acr pd malam dan hari2 berikutnya yg menimbulkan ketumunan orang sdh di luar diskresi yg sy umumkan," tulis Mahfud.

"Kang RK, Ini pengumuman sy ttg kepulangan HRS. Clear, ada syarat tertib dan ikut protokol kesehatan. https://t.co/3oL9jKPzGO lewat @YouTube," tambah Mahfud.

"Ini lagi pengumuman bhw mnrt Menko Polhukam: Kepulangan HRS Adalah Hak yang Harus Dilindungi https://t.co/drJIfDvinw lewat @YouTube . Dimana salahnya? Dia kan tak bisa dilarang pulang. Dan diskreasi penjemputannya hrs diantar sampai rumah. Sesudah diantar sampai rumah ya selesai," tambahnya lagi menjelaskan mengenai penjemputan tersebut.

Ridwan Kamil melalui akun pribadinya @ridwankamil kemudian membalas cuitan Mahfud MD tersebut dan tetap mempertanyakan kasus kerumunan di Bandara Soekarno Hatta yang merugikan kesehatan sekaligus menghambat aktivitas di bandara, yang belum ditindak layaknya kerumunan di Jakarta dan Bogor.

"Siap pak Mahfud. Pusat daerah hrs sama2 memikul tanggung jawab. Mengapa kerumunan di Bandara yg sgt masif & merugikan kesehatan/ ekonomi, tidak ada pemeriksaan sprt halnya kami berkali-kali. Mengapa kepala daerah terus yg hrs dimintai bertanggung jawab. Mhn maaf jika tdk berkenan," tulis Ridwan Kamil.

Ridwan Kamil pun kemudian berpesan kepada HRS dan para pemimpin masyarakat bahwa penanganan Covid-19 tidak hanya bisa dilakukan oleh pemerintah, melainkan oleh seluruh elemen masyarakat.

"Pesan saya utk HRS & para pemimpin masy, keberhasilan atasi covid ini hrs dua arah, tdk semata pemerintah. Ayo produktif tapi taat prokes. Kasihan nakes tni polri. Harus ada ketaatan. "Ati’ullaha wa ati’ur rasula wa ulil amri minkum"-Taatlah kepadaNya, rasul & pemimpin diantaramu," tulis Ridwan Kamil. 

Sebelumnya, Ridwan Kamil mengatakan Menko Polhukam, Mahfud MD, harus ikut bertanggung jawab terkait kerumunan yang terjadi di Bandara saat menjemput Muhammad Rizieq Shihab.

Hal itu dikatakannya sesuai memberikan keterangan terkait kerumunan di Megamendung Bogor, di Polda Jabar, Rabu 16 Desember 2020.

"Menurut saya semua kekisruhan yang berlarut-larut ini dimulai sejak adanya statment dari Pak Mahfud di mana penjemputan HRS ini diizinkan," ujar Gubernur yang akrab disapa Emil. 

Menurut Emil, pernyataan yang disampaikan Mahfud MD terkait penjemputan HRS di Bandara boleh dilakukan asal tertib menjadi pemicu terjadinya kerumunan yang tidak terkendali di Bandara.

"Di situlah menjadi tafsir dari ribuan orang yang datang ke bandara 'selama tertib dan damai boleh', sehingga terjadi kerumunan yang luar biasa. Nah, sehingga ada tafsir ini seolah-lah diskresi dari Pak Mahfud kepada PSBB di Jakarta, di Jabar dan lain sebagainya," kata Emil.

Dia pun menganggap bahwa Mahfud MD harus ikut bertanggung jawab, seperti kepala daerah lain yang sudah dimintai keterangan oleh Polisi. 

"Dalam Islam adil itu adalah mempatkan sesuatu sesuai tempatnya. Jadi beliau harus bertanggung jawab, tidak hanya kami kepala daeah yang dimintai klarifikasinya. Jadi, semua punya peran yang perlu diklarifikasi," ucapnya. 

Seperti diketahui, rentetan kerumunan terjadi disejumlah daerah tak lama setelah HRS kembali ke Indonesia. Kerumunan pertama terjadi saat penjemputan Imam besar Front Pembela Islam (FPI), di Bandara Soekarno Hatta. Tak lama, kerumunan kembali terjadi lagi di Megamendung, Kabupaten Bogor. 

Terakhir, kerumunan terjadi di Petamburan yang menyebabkan HRS menjadi tersangka hingga ditahan di Polda Metro Jaya. Akibat banyaknya kerumunan yang terjadi, sejumlah kepala daerah pun dimintai keterangan oleh Polda Jabar mulai dari Gubernur DKI, Bupati Bogor dan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. 

Ridwan Kamil bahkan sudah menjalani dua kali pemeriksaan. Setelah diperiksa di Bareskrim Polri, dia diperiksa di Polda Jabar, Rabu 16 Desember 2020 berkaitan dengan kerumunan di Megamendung. 

Seusai memberikan keterangan, Emil mempertanyakan kenapa kepala daerah di Banten tidak diperiksa kaitan kasus kerumunan Rizieq Shihab di Bandara Soekarno-Hatta. 

"Berikutnya, kalau Gubernur Jabar diperiksa, DKI diperiksa, kenapa peristiwa di bandara tidak diperiksa?" ujar Emil.

Menurut Emil, bila mengacu pada keadilan seharusnya kepala daerah di lokasi Bandara Soekarno-Hatta juga diperiksa seperti kepala daerah lainnya.

"Berarti kan harusnya bupati tempat bandara yang banyak itu dan gubernurnya juga harusnya mengalami perlakuan hukum yang sama seperti yang saya alami sebagai warga negara yang baik, kan begitu. Ini kan tidak terjadi," katanya. (*)