Komisi IV DPR RI Ungkap Penyebab Banjir Besar di Medan, Panggil Gubernur, Wali Kota dan KLHK
Setelah berkunjung ke Sumatera Utara, Komisi IV DPR RI berhasil mengungkap sejumlah penyebab utama banjir
lihat foto
Oleh karena itu, lanjut Dedi, Komisi IV DPR RI akan memanggil gubernur Sumut, wali kota dan bupati hingga Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk duduk bersama di Komisi IV melakukan kajian komprehensif.
"Hal itu agar masing-masing kewenangan memiliki visi yang sama, yaitu membangun tata ruang ruang yang layak dan lestari bagi kepentigan lingkungan. Kalau dibiarkan tanpa penyelesaian, ya banjir akan menjadi langganan setiap tahun," kata Dedi.
Selain itu, Dedi meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan harus mampu melakukan langkah terobosan mengonsolidasi lembaga yang berwenang, termasuk juga membuat peta anggaran.
"Jangan sampai misalnya Dinas Kehutanan punya alokasi DAK Rp 26 miliar, tetapi yang bisa dipakai hanya Rp 2 miliar, karena DAK tidak boleh digunakan untuk penanaman di areal yang menjadi kewenangan Kementerian Lingkungan Hidup. Nah, ini kan yang gini-gini buang-buang uang. Sehingga semuanya harus terintegrasi dengan baik," katanya.
Dedi berharap hasil kunjungan Komisi IV DPR RI ini mampu menciptakan perubahan pola pikir (mindset), perencanaan hingga perubahan kebijakan yang benar-benar mendasar sehingga ke depannya banjir tidak terjadi lagi.
"Kami ini setiap kunjungan pasti fokus pada masalah dan penyelesaiannya. Kami tidak mau pergi bekunjung hanya protokoler. Ingin ada penyelesaian. Minimal satu kunjungan satu masalah besar selesai," kata Dedi Mulyadi.
Sebelumnya, banjir besar menerjang kompleks Perumahan De Flamboyan, Kecamtan Tanjung Selamat, Medan Tuntungan, Medan, Sumatera Utara, Jumat (4/12/2020).
Bencana alam tersebut menyebabkan ribuan rumah terendam dan merenggut sejumlah orang. Banjir itu juga memaksa ribuan kepala keluarga mengungsi.
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Komisi IV Ungkap Penyebab Utama Banjir Besar di Medan"
