Breaking News:

Bawaslu Jabar Sebut Ada Ratusan Dugaan Pelanggaran Selama Masa Pilkada Serentak 2020

Dari 160 perkara yang dinyatakan pelanggaran, tren yang paling tinggi pelanggaran netralitas ASN dan aparatur desa yakni sebanyak 52 perkara.

Penulis: Cipta Permana | Editor: Seli Andina Miranti
Tribun Jabar/Mega Nugraha
Ketua Bawaslu, Jabar Abdullah Dahlan, di Kantor Bawaslu Jabar Jalan Martanegara, Bandung, Kamis (10/12/2020). 

Laporan Wartawan Tribun Jabar Cipta Permana

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jawa Barat (Bawaslu Jabar) temukan ratusan pelanggaran dalam pesta demokrasi Pilkada Serentak Jawa Barat 2020.

Beberapa jenis pelanggan, baik hasil temuan di lapangan maupun laporan yang diterima Bawaslu Jabar, meliputi pelanggaran administrasi pemilihan, pelanggaran kode etik, hingga paling tinggi adalah pelanggaran netralitas ASN dan aparatur desa yang dilakukan oleh kepala kantor atau dinas, camat, guru/pengawas sekolah, atau staf ASN

Ketua Bawaslu Jabar, Abdullah Dahlan mengatakan, dari 160 perkara yang dinyatakan pelanggaran, tren yang paling tinggi pelanggaran netralitas ASN dan aparatur desa yakni sebanyak 52 perkara.

Sedangkan pelanggaran lainnya adalah 66 pelanggaran administrasi pemilihan, 19 perkara pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan dan sembilan perkara tindak pidana pemilihan.

Menurutnya, pelanggaran netralitas ASN akan direkomendasikan Bawaslu kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), yang selanjutnya akan ditindaklanjuti dengan diberikannya sanksi berupa hukuman disiplin sedang, sanksi disiplin ringan dan sanksi moral berupa pernyataan secara terbuka.

"Pelanggaran netralitas ASN yang kerap terjadi biasanya pemberian dukungan melalui media sosial maupun media massa, melakukan pendekatan atau mendaftarkan diri kepada partai politik untuk menjadi bagian dari tim pemenangan salah satu Paslon (pasangan calon), termasuk menghadiri dan turut ambil bagian dari kegiatan kampanye yang menguntungkan salah satu paslon," ujarnya saat dihubungi Jumat (11/12/2030).

Sementara itu, lanjutnya untuk 19 perkara pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu dengan subjek pelaku pelanggaran yaitu, 10 orang Panitia Pemungutan Suara (PPS), 10 orang Panwas tingkat kecamatan, 8 orang Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), satu orang PKS serta satu orang anggota KPU Kabupaten/Kota.

Baca juga: WJFAS 2020 Hadirkan Sosok Petani Milenial yang Sukses Berkarir sebagai Petani Usia Muda

"Hasil tindaklanjuti penanganan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu diantaranya, pemberian sanksi berupa peringatan tertulis, peringatan keras, diberhentikan dari jabatannya, hingga pemberhentian tetap," ucapnya.

Selain menindaklanjuti laporan netralitas ASN dan aparatur desa, Bawaslu juga menangani dugaan adanya politik uang yang dilakukan oleh pihak pendukung dari salah satu Paslon Pilkada.

Dugaan politik uang tersebut, dengan memberikan uang senilai Rp 20.000 hingga Rp 100.000 dan sembako pada masa tenang, atau menjelang pemungutan suara. Bahkan, pihaknya pun menerima satu laporan dugaan pencemaran nama baik.

Baca juga: Sepanjang Tahun Ini, BNNK Sukabumi Rehabilitasi 51 Pelaku Penyalahgunaan Narkoba

"Tren pelaku politik uang tersebut dilakukan oleh relawan, simpatisan, paslon, pengurus RT/RW, kader partai, bahkan kepala desa tertentu," ujar Abdullah.

Menurutnya, seluruh laporan dugaan pelanggaran tersebut saat ini, sedang dalam tahap kajian awal dugaan pelanggaran di Bawaslu Kabupaten/Kota dan pembahasan di Sentra Penegakan Hukum terpadu terkait dugaan tindak pidana yang terjadi.

"Selanjutnya dilakukan proses-proses penanganan pelanggaran sesuai dengan ketentuan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang penanganan pelanggaran Pemilihan dan Peraturan Bersama Tahun 2020 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu untuk menguji keterpenuhan unsur-unsur pelangaran yang diduga terjadi," katanya.

Baca juga: Gardu Induk Tanggeung Harus Aktif agar Wilayah Selatan Cianjur Terang Benderang

Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved