DLHK Kota Bandung Siapkan Sistem Pengelolaan Sampah, Sudah Diuji Coba di Arcamanik dan Cihaurgeulis

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Nazmi Abdurahman

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) bakal membuat sistem yang berkelanjutan untuk pengelolaan sampah.

Sistem pengelolaan sampah yang sedang dibuat ini tujuannya untuk mengurangi pembuangan sampah dari hulu atau rumah tangga hingga ke tempat pembuangan sementara (TPS).

Syahriani, Kasi Peningkatan Kapasitas dan Edukasi Bidang Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DHLK), mengatakan, selama ini masyarakat hanya diberikan sosialisasi soal pengolahan sampah, tanpa adanya sistem yang mengikat sehingga tidak berlangsung lama.

"Mengubah kebiasaan membuang sampah atau memilah sampah itu susah, kalau hanya partisipasi tanpa ada sistem itu akan sulit, karena sistem itu akan berlangsung selamanya, kalau partisipasi naik-turun," ujar Syahriani saat ditemui di Jalan Aceh, Kota Bandung, Selasa (2/11/2020).

Membuat sistem itu, kata dia, harus ada perencanaan, sumber daya manusia, sarana-prasarana, baru pada pelaksanaan dan monitoring.

"Perencanaannya kita sudah buat, tapi belum maksimal karena kan baru 2017, bidang Kebersihan ada di DLHK, sementara dari tahun kemarin sama PD Kebersihan. Mereka itu operatornya, belum ada regulatornya, sekarang dinas DLHK (regulatornya). Berarti kita mulai dari nol," katanya.

Menurut Syahriani, saat ini sistem pengelolaan sampah ini sedang dicoba di daerah Arcamanik dan Cihaurgeulis.

Dua daerah ini menjadi model untuk daerah lain di Kota Bandung.

Baca juga: Bocah Diduga Hanyut di Sungai Citarum Kabupaten Bandung, Basarnas Masih Lakukan Pencarian

Baca juga: Asumsi Terburuk, 408 Wisatawan yang Masuk Jawa Barat di Masa Libur Panjang Positif Covid-19

"Nanti kita harapkan dari dua model ini mewakili dari wilayah lain di Kota Bandung, ada yang menengah ke atas (Arcamanik) ada yang menengah ke bawah (Cihaurgeulis). Kalau ini berjalan kita terapkan di daerah lain," ucapnya.

Selain uji coba penerapan sistem pengelolaan sampah, kata dia, pihaknya juga harus memberikan sosialisasi kepada jutaan penduduk di 30 kecamatan, hingga ke level rukun warga (RW) sebagai kepanjangan tangan dari kewilayahan.

"Dari 30 Kecamatan itu ada150 kelurahan dan 1.550 RW yang harus menjadi perpanjangan tangan kita, itu sangat susah," katanya.

Ke depan, jika sistem ini sudah berjalan maka tidak ada lagi retribusi sampah dari masyarakat ke TPS, karena sampah yang diangkut ke TPS sudah melalui pemilahan sejak dari hulu atau dari rumah tangga.

Baca juga: Fakta Baru Anggota Moge Bandung Keroyok TNI di Bukittinggi, Ternyata Ada Polisi yang Dikacangin

Baca juga: Ade Londok Dikabarkan Ditipu Manajernya Sendiri, Ibu Tetap Bisa Haji: Saya Ingin Mandiri

"Pemerintah mensubsidi pengangkutan sampah dari TPS ke TPA, dari sumber ke TPS dikelola oleh kewilayahan, DLHK nanti membantu sarana dan prasarananya, seperti membangun TPS 3R-nya," ucapnya. (*)