Daftar Kerusakan Fasilitas Pemkot Bandung Akibat Ulah Demonstran, dari Kaca Selter hingga Pot

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Tiah SM

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Fasilitas milik Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bandung kena sasaran para demonstran. Fasilitas yang dirusak adalah selter, water barrier, box control ATCS, dan traffic light.

Kepala Bidang Manajemen Transportasi dan Parkir Dishub Kota Bandung, Khairul Rijal, mengatakan, fasilitas Dishub yang rusak oleh peserta demo yaitu tujuh kaca selter di Jalan Soerapati 03 , Cikapayang, dan Cikapayang 2.

"Box control ATCS untuk mengatur traffic light rusak tiga buah mungkin ditendang," ujar Rijal di Balai Kota Bandung, Jumat (9/10/2020).

Menurut Rijal, kerusakan paling parah adalah box control Simpang Cikapayang Dago. Selain penuh coretan, ada lubang pada tengah box.

Kerusakan lain rumah lampu simpang Cilamaya Diponegoro arah timur dan lampung-lampu lainnya.

"Sepuluh traffic crone hilang dibawa oknum pengunjuk rasa dan puluhan rambu-rambu petunjuk potong dan sebagian dipilih," ujar Rijal.

Sedangkan water barrier yang dibakar belum terdata, jumlahnya cukup banyak.

Rijal mengaku belum menghitung jumlah kerugian namun yang jelas diperkirakan ratusan juta rupiah.

Selain fasilitas milik Dishub yang dirusak, fasilitas umum milik Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan (DPKP3) Kota Bandung  juga banyak yang rusak akibat unjuk rasa.

Taman Cikapayang Dago, lampu lilin taman, tempat sampah dua buah, kursi taman dua buah, dan pot tanaman plastik 10 buah.

Kerusakan lainnya ada di Taman Radio, berupa papan informasi dua buah, tempat sampah tiga buah, tulisan taman hilang, tanaman di bak bunga dicabut, dan di tanaman rusak, pot tanaman di median 15 buah, vandalisme dinding dan bak bunga.

"Kerusakan di Taman Trunojoyo empat kerb lepas, dua pelang imbauan rusak, kerugian mencapai Rp 200 juta," ujar Kepala DPKP3, Dadang Darmawan.

Di Sekitar Gedung Sate

Sejumlah fasilitas di kawasan Gedung Sate, Gasibu, dan Kantor DPRD Jabar, juga rusak akibat dihantam gelombang demonstrasi selama tiga hari, 6-8 Oktober 2020.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat pun berupaya memperbaikinya demi kenyamanan masyarakat.

Kepala Biro Umum Sekretaris Daerah Provinsi Jabar, Sumasna, mengatakan, sebagian kerusakan terjadi di sekitar lingkungan Gedung Sate, terutama fasilitas pendukung jalan dan taman di sekitar Gedung Sate dan Gasibu.

"Kami sedang melakukan inventarisasi. Kita temukan memang titik-titik kerusakan rata-rata di luar lingkaran Gedung Sate, walau pun ada bangunan Kompleks Gedung Sate alami kerusakan, seperti di Gedung Setda B dan pos-pos pengamanan," ujar Sumasna di Gedung Sate, Kota Bandung, Jumat (9/10/2020).

Untuk kerusakan di sekitar jalan, Sumasna mengatakan, fasilitas yang rusak di antaranya taman, fasilitas taman, bangku, pembatas jalan, dan trotoar.

Sementara di bagian dalam, kaca di Gedung Setda B dan pos pengamanan pecah karena dilempar batu oleh pengunjuk rasa.

"Ada taman, ada juga yang mereka jadikan untuk amunisi dengan melepaskan trotoar, kemudian aksesori di Gasibu yang dilepaskan mungkin juga untuk amunisi ketika lempar-lemparan," ucap Sumasna.

Sumasna mengatakan, tingkat kerusakan fasilitas umum di perkantoran Gedung Sate relatif kecil.

Pasalnya, pengamanan yang dilakukan TNI-Polri berjalan efektif dalam mengantisipasi kerusakan yang lebih besar.

"Kerusakan itu yang paling berat itu terjadi hari ketiga, hari pertama dan hari kedua tidak separah hari ketiga. Walau aparat keamanan cukup baik dalam meminimalisasi kerusakan yang dihadapi oleh Gedung Sate," tuturnya.

• Gelar Tes Swab Massal 14 Hari Beruntun, Majalengka Sudah Lampaui Target Tes dari Jumlah Penduduk

• Ajun Sering Bohongi Ibu Setahun Pertama Jalin Kasih dengan Jennifer, Begini Akhirnya Dapat Restu

Upaya mencegah kerusakan yang paling efektif, katanya, adalah meyakinkan pengunjuk rasa untuk bisa menahan diri berbuat anarkis.

Ketika aspirasi disampaikan, jangan sampai anarkis dan pihaknya berharap ini pum didukung oleh pihak keamanan.

"Kami mohon kesadaran pendemo jangan sampai punya niat lain untuk merusak sarana, karena sarana itu kan dananya dari APBD," kata Sumasna. (*)