Tak Ada Nama Arief Poyuono di Kepengurusan Baru Partai Gerindra, Sandiaga Uno Posisinya Tetap
Ia mengatakan bahwa tak hanya dirinya yang tak masuk jajaran kepengurusan baru Partai Gerindra.
lihat foto
Dalam daftar pengurus baru itu, Prabowo Subianto sebagai Ketua Umum terpilih menunjuk Sufmi Dasco Ahmad menjadi Ketua Harian DPP Partai Gerindra periode 2020-2025.
Dasco menggantikan Ketua Harian periode sebelumnya, Laksdya TNI (Purn) Moekhlas Sidik.
Pada periode sebelumnya, Dasco menjabat Wakil Ketua Umum Partai Gerindra.
Dalam kepengurusan yang baru, Dasco akan berduet dengan Sugiono yang dipercaya menjadi Wakil Ketua Harian Gerindra.
Sementara posisi Bendahara Umum Gerindra dijabat oleh Thomas Djiwandono.
"Kepercayaan yang diberikan oleh Partai Gerindra terutama Pak Prabowo sebagai ketua umum untuk menunjuk saya sebagai ketua harian adalah sebuah tanggung jawab dan amanah yang sangat besar," kata Dasco kepada wartawan, Sabtu (19/9/2020).
Wakil ketua DPR RI itu kemudian mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan oleh Ketum Gerindra, Prabowo Subianto.
Kepada seluruh jajaran Gerindra, Dasco berharap bisa melakukan kerja sama dengan baik.
"Oleh karena itu saya ucapkan terima kasih dan meminta kepada seluruh teman-teman dan jajaran partai untuk mengkoreksi apabila ada hal-hal yang tidak pas, serta kritik membangun agar kami tetap amanah dalam menjalankan tugas-tugas kepartaian selaku ketua harian," katanya.
Selain Dasco, Prabowo masih mempercayai nama-nama lama untuk untuk dalam daftar pengurus partai berlambang Garuda itu.
Sandiaga Uno misalnya, tetap menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra.
Prabowo juga tetap mempercayakan sejumlah nama besar di posisi Wakil Ketua Dewan Pembina, antara lain Rachmawati Soekarnoputri, Hashim Djojohadikusumo, dan Edhie Prabowo.
"AD/ART tetap memberi kekuasaan yang besar kepada Ketua Dewan Pembina untuk mengambil kebijakan-keijakan internal dan eksternal partai," ucap Muzani.
Muzani mengatakan dalam menyusun struktur kepengurusan Gerindra, Prabowo menerapkan prinsip proporsional.
Prabowo mempertimbangkan sejumlah nasihat dan masukan dari seluruh elemen masyarakat.
"Kami harus dibatasi oleh waktu, hanya sebulan kami diberi waktu untuk menyusun kepengurusan tersebut. Kami juga harus dibatasi oleh jumlah, karena jumlah kepengurusan tentu saja tidak boleh terlalu gemuk, meskipun juga tidak boleh terlalu ramping," kata Muzani.
