Korea Utara
Gambar Kim Jong Un Dirusak Pemerintah Korea Utara Cari Pelakunya untuk Dihukum Berat
Pyongyang dilaporkan bakal melacak yang memperlakukan gambar pemimpin tertinggi mereka, dan bakal menghukumnya sekeras mungkin.
lihat foto
TRIBUNJABAR.ID, PYONGYANG - Pemerintah Korea Utara menggelar penyelidikan besar-besaran setelah gambar pemimpin tertinggi mereka, Kim Jong Un, mengalami kerusakan.
Departemen Propaganda dan Agitasi Komite Pusat Partai Buruh Korea menyatakan mereka juga akan membuat pelatihan ideologi untuk menyelesaikannya.
Kebijakan itu ditelurkan setelah pemerintah melihat ada yang menggunting gambar Kim Jong Un, yang kini menjadi "publikasi Nomor 1”.
Pyongyang dilaporkan bakal melacak yang memperlakukan gambar pemimpin tertinggi mereka, dan bakal menghukumnya sekeras mungkin.
• Anak Prasekolah di Korut Harus Belajar Mengenai Kim Jong Un Selama 1,5 Jam di Kelas
Sumber internal Korea Utara kepada Radio Free Asia mengungkapkan, departemen propaganda dan agitasi menghelat penyelidikan ideologi hingga ke tingkat kecamatan.
Menurut sumber, pemerintah melaksanakan inspeksi itu sebagai bentuk kritik kepada "proyek ideologi" otoritas setempat sekaligus memperkuat kesetiaan mereka.
"Penyelidikan ini dilakukan karena rakyat membiarkan publikasi nomor 1, berisi foto Kim Il Sung, Kim Jong Il, hingga Kim Jong Un rusak," ujar dia.
Dilansir Daily Express, Sabtu (19/9/2020), sumber itu menuturkan ada oknum yang menjual buku bergambar tiga pemimpin tertinggi dalam keadaan rusak.
Sumber yang merupakan pejabat internal itu mengatakan, Pyongyang bakal memberi hukuman tegas bagi pelakunya karena dianggap sudah menghina pemimpin mereka.
"Perintah secara nasional itu dimaksudkan agar tidak ada lagi yang coba-coba menjualnya dalam bentuk guntingan," kata dia.
• Kim Jong Un-Donald Trump Berjanji Jalin Persahabatan Abadi
Si pejabat anonim melanjutkan, kini pemerintah pusat bakal mengawasi bagaimana cara daerah menyalurkan buku tersebut hingga ke level terendah.
Situasi tersebut membuat pejabat setempat mengalami rasa gugup. Karena mereka sudah diancam dengan hukuman jika sampai pusat menemukan kerusakan.
Seperti di Provinsi Hamgyong Utara. Pemerintah lokal harus segera mengoreksi "kesalahan" mereka jelang kunjungan pejabat Pyongyang.
"Mereka bergerak cepat untuk menemukan dan mengoreksi kesalahan itu. Hanya itulah cara menghindari hukuman," ujar sumber itu. (kompas/ardi priyatno utomo)
