Temuan ICW, Pemerintah Gelontorkan Banyak Uang untuk Bayar Influencer, Apa Sih Keuntungannya?

Salah satu cara membangun kedekatan adalah menggunakan public figure yang benar-benar menyukai produk Anda. 

Perlu diingat bahwa influencer premium tidak selalu menjamin kesuksesan pemasaran yang dilakukan mengingat kemungkinan adanya follower palsu yang dimiliki. 

Bahkan, sebagian besar influencer mikro cenderung menggunakan produk sebelum merekomendasikannya. 

Bagi follower mereka hal ini tentu lebih engaging, karena lebih nyata. Dengan kondisi ini, kedekatan konsumen dengan produk tersebut bisa terbangun lebih kuat. 

Tak hanya itu, dengan menggunakan media sosial, komunikasi dua arah bisa tercipta. Hal ini memberi kesempatan bagi follower untuk mengkonfirmasi kebenaran rekomendasi yang diberikan influencer yang bersangkutan.

6. Cenderung Mudah Balik Modal
Menggunakan influencer untuk mempromosikan produk merupakan sebuah investasi bisnis. Untungnya, kemungkinan Anda mendapatkan return of investment (ROI) cukup besar. Artinya, lebih mudah balik modal. 

Faktanya, salah satu studi menyebutkan bahwa influencer bisa mencapai ROI 11 kali lebih besar dari iklan banner. 

Tentu saja, untuk mencapai hasil ini ada beberapa hal yang perlu Anda perhatikan. Salah satunya adalah memilih public figure yang tepat. 

Menkoinfo tak tahu 

Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G Plate, mengaku tak mengetahui temuan Indonesian Corruption Watch ( ICW) soal belanja pemerintah untuk membayar influencer sejak 2017.

Menurut dia, Kemenkominfo memiliki program coaching clinic yang merupakan bagian dari Gerakan Nasional Siberkreasi pada 2018 lalu.

Program itu memang melibatkan influencer. "Namun program coaching clinic school of influencer oleh Kominfo tersebut bukan untuk membiayai influencer, tetapi pelatihan bagi yang berminat berprofesi sebagai influencer," kata Johnny saat dihubungi, Jumat (21/8/2020).

Dia mengatakan, program tersebut dibuat agar peserta mempunyai kemampuan sebagai influencer yang baik.

Dalam program itulah pemerintah membayar influencer untuk memberikan pelatihan.

"Literasi digital membutuhkan banyak influencer yang mengerti tentang transformasi digital dan kegiatan literasi digital tersebut berlangsung terus sampai sekarang bahkan lebih agresif," kata dia.