Survei Indikator, Ridwan Kamil Unggul dalam Akseptabilitas, Koordinasi Kerja dan Komunikasi ke Warga

Penanganan masalah Covid-19 di berbagai provinsi tampaknya sangat mempengaruhi panilaian masyarakat terhadap kepemimpinan masing-masing gubernurnya.

Tribun Jabar/Muhamad Syarif Abdussalam
Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Jawa Barat, Ridwan Kamil di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Kamis (6/8/2020). 

Dari sisi sense of crisis atau kepekaan, Anies Baswedan mendapat skor 72,9, Ridwan Kamil mendapat 72,1, Ganjar Pranowo mendapat 72,0, Khofifah Indar Parawansa mendapat 64,5, Nurdin Abdullah mendapat 64,4, Wahidin Halim mendapat 63,5, dan Edy Rahmayadi mendapat 62,6.

Dalam skor tanggap darurat, Anies Baswedan mendapat nilai 73,4, Ridwan Kamil 71,8, Ganjar pranowo, 71,7, Khofifah Indar Parawansa 64,7, Nurdin Abdullah 64,0, Wahidin Halim 63,2, dan Edy Rahmayadi 62,6.

Responden survei ini adalah Pemuka Opini nasional dan daerah (provinsi), sebanyak 304 orang dari 20 kota di Indonesia. Mereka terdiri dari tokoh yang memiliki informasi lebih luas dibandingkan masyarakat umum tentang penanggulangan Covid-19 di Indonesia.

Di antara mereka adalah akademisi yang menjadi rujukan media, redaktur politik dan kesehatan media, pengusaha, pengamat kesehatan, sosial dan politik, tokoh organisasi masyarakat, organisasi keagamaan, LSM, dan organisasi profesi.

Karena tidak tersedianya data populasi Pemuka Opini, maka pemilihan responden tidak dilakukan secara random. Pemilihan responden dilakukan secara purposif, terutama dicari dari media massa nasional atau daerah. Oleh karena itu, hasil survei ini lebih mencerminkan penilaian responden, dan bukan populasi seluruh Pemuka Opini di Indonesia.

Namun karena jumlah responden survei ini cukup banyak, dan terdiri dari Pemuka Opini yang sering menjadi rujukan, maka hasil survei ini cukup menyuarakan penilaian Pemuka Opini pada umumnya.

Survei elit tentang Peran Kepemimpinan dan Institusi dalam Penanganan Covid-19 ini memiliki
tiga tujuan mengevaluasi model penanganan Covid-19 yang telah dicanangkan dan diterapkan pemerintah, baik pemerintah pusat, provinsi, maupun daerah.

Kemudian bertujuan mengevaluasi kepemimpinan para pengambil keputusan yang berhubungan
dengan penanggulangan Covid-19, dan mengevaluasi struktur birokrasi, profesionalitas aparatur negara, aturan kebencanaan, kemampuan logistik, dan kemampuan koordinasi antar sektor atau manajemen. (Sam)

Sumber: Tribun Jabar
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved