Jabar Percepat Proses Pemberian Kredit untuk UMKM sebagai Langkah Kurangi Dampak Pandemi

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Muhamad Syarif Abdussalam

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Pandemi Covid-19 memukul semua sektor perekonomian. Imbasnya, daya beli masyarakat Jawa Barat menurun seiring melesunya kegiatan ekonomi.

Menggerakkan produksi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang terhambat atau terhenti karena pandemi pun dinilai dapat membuat perekonomian Jabar kembali bergairah.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jabar, Setiawan Wangsaatmaja, mengatakan, Pemerintah Provinsi Jabar intens mendorong penyerapan bantuan kredit bagi UMKM. Inventarisasi UMKM di Jabar pun akan dilakukan. Tujuannya mempermudah perbankan menyalurkan bantuan kredit.

“Kami harus sesegera mungkin mengumpulkan data yang dibutuhkan (untuk menyalurkan bantuan kredit pada UMKM),” kata Setiawan melalui siaran digital, Selasa (11/8/2020).

“Penyaluran (bantuan kredit) itu menjadi bagian penting. Dan caranya seperti apa. Sesegera mungkin bahwa siapa (UMKM) dari data itu yang potensial yang bisa kita salurkan (bantuan kredit),” katanya.

Setiawan menyatakan, komunikasi dan sosialisasi berbagai pihak, mulai dari pemerintah, perbankan, sampai UMKM, amat krusial dalam penyerapan bantuan kredit.

Pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan sudah menempatkan dana kredit bagi UMKM di sejumlah perbankan, termasuk bank bjb.

“Ini masalah komunikasi dan informasi saja. Jadi, kami mendengar sebetulnya dari mulai Bank Mandiri, BNI, BRI, bahkan secara spesifik dari Kementerian Keuangan menitipkan anggaran pemerintah di bjb sebesar Rp 2,5 triliun khusus untuk UKM,” ucapnya.

Saat ini, pertumbuhan kredit di Jabar berada di atas rata-rata nasional, yakni 5 persen. Menurut Setiawan, jika penyerapan bantuan kredit bagi UMKM berjalan optimal, hal itu akan mempercepat pemulihan ekonomi, termasuk produk domestik regional bruto (PDRB) nasional.

• Agenda Lengkap Kunjungan Kerja Presiden Joko Widodo di Kota Bandung Hari Ini

“Jawa Barat ini kontributor untuk PDRB nasional paling tinggi. Oleh karena itu, kalau Jawa Barat cepat, saya pikir nasional pun akan terangkat dan terbantu. Jadi, saya harap penyerapan bantuan kredit cepat,” katanya.

Setiawan mengatakan, Pemerintah Provinsi Jabar akan memberikan pelatihan kepada UMKM tentang pemasaran dan pengembangan kapasitas. Termasuk bagaimana memanfaatkan bantuan kredit untuk menggerakkan produksi.

• Persib Bandung Tak Mau Berpikir Cara Hindari Degradasi di Lanjutan Kompetisi Liga 1 2020

Syarat dan ketentuan penyaluran bantuan kredit, kata Setiawan, mesti dipermudah. Kemudian, perbankan mesti proaktif menyosialisasikan bantuan kredit kepada UMKM-UMKM di Jabar.

“Semua program (kredit)-nya sudah ada, tinggal diakses dan itulah yang dimaksud bahwa kalau dengan cara proaktif nanti bank-bank yang akan memberikan penyaluran kredit tersebut akan menginformasikan. Jadi, proaktif juga dari perbankan perlu,” ucapnya.

Sebelumnya dalam morning talk terkait Implementasi Kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Jabar di Kantor OJK Regional 2, Kota Bandung, Minggu (9/8/2020), Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengatakan komunikasi dan sosialisasi menjadi kendala dalam penyaluran bantuan kredit kepada UMKM.

“Lebih banyak (kendala) komunikasi, belum banyak yang tahu, sehingga ini harus kita lakukan. Komunikasi ini menjadi penting supaya paham, sehingga para pengusaha tahu bahwa ada itu (program kredit),” kata Wimboh.

• Jabar Alami Kontraksi Ekonomi Minus 5,9 Persen, di Atas Kontraksi Ekonomi Nasional

Wimboh menyatakan, UMKM memiliki potensi besar untuk memulihkan ekonomi di Jabar. Bantuan kredit merupakan stimulus agar UMKM berproduksi di tengah pandemi Covid-19.

“UMKM dikasih subsidi, dikasih tambahan modal kerja yang kemarin direstruktur, dan juga modal kerjanya dijamin oleh pemerintah,” ucapnya.

Wimboh mengatakan, pemerintah akan menyubsidi bunga bantuan kredit bagi UMKM. Pun demikian dengan industri padat karya. Namun, untuk industri padat karya, pemerintah akan melakukan kajian lebih lanjut.

• Dilaporkan ke Kejati Jabar soal Duit Hibah Rp 1,7 M, Kuasa Hukum Ketua Kadin Jabar: Buktikan Saja

“Korporasi padat karya dijamin. Tapi diskusi korporasi ini kan perlu waktu, sehingga kita mulai dari apa masalahnya, bagaimana supaya bangkit, apakah faktor pemasaran, faktor bahan baku, ini lebih kompleks,” katanya. (*)