Penyaluran Bansos Provinsi Jabar Tahap Kedua Rampung, Jauh Lebih Cepat dari Tahap Pertama
Bansos Provinsi Jawa Barat Tahap II akhirnya selesai tersalurkan kepada masyarakat terdampak Covid-19 di Jawa Barat, sesuai target yang ditetapkan
Penulis: Muhamad Syarif Abdussalam | Editor: Dedy Herdiana
Laporan Wartawan Tribun Jabar, Muhamad Syarif Abdussalam
TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Bantuan sosial (Bansos) Provinsi Jawa Barat Tahap II akhirnya selesai tersalurkan kepada masyarakat terdampak Covid-19 di Jawa Barat, sesuai target yang ditetapkan, yakni Minggu (26/7/2020).
PT Pos bersama mitranya telah mengantarkan bansos berupa sembako dan uang tunai senilai total Rp 500 ribu kepada 1.373.268 keluarga rumah tangga sasaran (KRTS).
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan penyaluran bansos provinsi tahap II lebih cepat dilakukan dan sesuai dengan target yang dimintakan pihaknya pada divisi logistik. “Kecepatan ini memang sudah sesuai dengan target kami,” katanya Minggu (26/7).
• Generasi Muda Diminta Lebih Aktif Bantu Pemerintah Memutus Mata Penularan Covid-19
Seusai penyaluran bansos tahap II, pihaknya tengah mengkaji pengurangan nilai bantuan sosial untuk masyarakat di tengah pandemi Covid-19. Salah satu pertimbangannya tidak terlepas dari relaksasi atau pembukaan sejumlah sektor ekonomi.
Distribusi bantuan sosial di masa pandemi sebelumnya dijanjikan disalurkan dalam empat tahap kepasa 27 kabupaten/kota dengan sasaran Keluarga Rumah Tangga Sasaran (KRTS) Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan KRTS non-DTKS.
Namun demikian, tahap pertama penyaluran bansos sempat diwarnai dengan sejumlah dinamika, salah satunya penolakan dari masyarakat karena masalah data penerima.
Meski demikian, keseluruhan proses distribusi yang menghabiskan waktu sekira satu bulan, rampung pada 19 Juni 2020.
• Begini Strategi Persib Pertahankan Keuangan Klub, Selama Masa Sulit Pandemi Covid-19
Di tengah proses penyaluran bansos tahap II ada wacana perubahan teknis terutama mengenai nilai bantuan yang dikurangi pada tahap III. Pasalnya, kondisi perekonomian dianggap sudah mulai bergerak, tak seperti di awal pandemi.
“Kita janji (distribusi tetap dilakukan) empat tahap. Tapi karena ekonomi dibuka, orang yang nganggur kerja lagi, mulai ramai lagi kegiatan ekonomi. Kita akan kaji lagi ada wacana tetap empat, tapi nilainya berkurang, perlahan seiring ekonomi membaik,” ujarnya.
Walaupun pengurangan nilai bantuan masih dalam wacana dan perlu kajian, Ridwan Kamil memastikan bahwa isi bantuan sosial masih tetap berupa uang tunai dan sembako. Landasannya adalah hasil survei yang didapatkannya mengenai keinginan masyarakat.
“Hasil survei, rakyat di Jabar ingin batuan sosial berupa sembako iya, tunai iya. Sesuai arahan dewan, sembako ada, tunai ada. Di lapangan selalu ada dinamika saat ambil barang, ya target dari saya tahap dua distribusi bansos Pemprov Jabar hari minggu 26 Juli 2020 beres,” katanya.
Asisten Administrasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Dudi Sudrajat Abdurrachim mengatakan sampai Minggu (26/7) sore, mayoritas kabupaten sudah menyalurkan 100 persen bantuan/kota sesuai jumlah RTS di wilayah masing-masing.
Hanya tiga daerah yang hingga laporan pada pukul 17.30 tinggal beberapa persen lagi menyentuh angka 100 persen penyaluran yaitu Kabupaten Bogor, Subang, dan Karawang. Sementara realiasasi bantuan seluruhnya sudah 99,5 persen.
“Penyaluran tahap kedua yang berlangsung sejak 9 Juli 2020 lebih cepat dari tahap pertama yang memakan waktu hingga 65 hari,” kata Dudi.
Perbedaan juga terlibat dari jumlah retur paket sembako yang dikembalikan pun lebih sedikit. Tercatat 4.248 paket yang diretur atau 0,30 persen, sedangkan pada tahap pertama dari 1,7 juta paket jumlah retur sebanyak 3,5 persen atau 62.000 paket.
“Kami memastikan penyaluran bansos tahap kedua relatif berhasil dibanding tahap pertama dari segi waktu penyakuran maupun jumlah retur barang yang dikembalikan,” ujarnya.
Meski demikian, mereka tetap akan melakukan evaluasi terhadap penyaluran bansos tahap kedua tersebut. Senin ini, kata dia, pihaknya akan melakukan rekonsiliasi dengan kota kabupaten, Bulog dan PT Pos.
"Laporan kendala tahap kedua, kita belajar dari tahap pertama terutama data, kami sudah lakukan pemadanan sampai 25 tahapan karena ternyata ada KRTS yang nyatanya balita, ada anggota DPRD, ada TNI Polri dan pensiunan. Pensiunan tidak boleh menerima meski uang pensiunan kecil tapi ada pendapatan bulanan, bansos ini kami arahkan untuk miskin baru," katanya.
Pemprov Jabar sendiri sudah melakukan cleansing data hingga 25 tahap sehingga keluar angka KRTS yang ditetapkan melalui Kepgub yaitu 1.392.407 keluarga. Kemudian PT Pos melakukan verifikasi, dan keluar angka nominatif 1.385.264 keluarga karena dari data Kepgub masih ada alamat yang tidak jelas sehingga tidak bisa dilakukan pengantaran paket sembako.
Selanjutnya, untuk tahap ketiga, kata Dudi, sudah mulai dibahas sambil menunggu hasil evaluasi menyeluruh dari tahap kedua.
Ketua Divisi Logistik Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Jabar yang juga Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disindag) Jabar Mohammad Arifin Soedjayana menyatakan sempat terjadi keterlambatan akibat kendala pendataan penerima bansos, khususnya di awal penyaluran bansos.
"Tapi pihak Bulog sendiri telah menyelesaikan dropping paket bansos untuk kemudian disalurkan oleh PT Pos. Karena sempat terlambat dropping selama dua hari, PT Pos pun meminta waktu tambahan dua hari hingga tanggal 24 atau 25 Juli 2020," katanya.
Dia menilai capaian penyaluran paket bansos Provinsi Jabar tahap II ini jauh lebih baik dibandingkan tahap I pada April lalu yang memakan waktu hingga 65 hari. Bahkan, berdasarkan hasil evaluasi, jumlah paket bansos yang dikembalikan atau retur hanya 1.745 paket.
"Retur itu 0,12 persen, tahap pertama 3,5 persen sedangkan DTKS 2,5 persen retur-nya. Adapun retur karena alamat tidak lengkap, meski sudah di-cleansing. Tapi lainnya pada tahap dua ini lebih baik dan lebih bagus dari tahap pertama," tuturnya.
Rencana penyaluran paket bansos tahap III masih dalam kajian, mulai komoditi paket bansos hingga kemungkinan penyaluran bansos diperpanjang karena pandemi COVID-19 belum dapat diprediksi kapan berakhir.
"Rapat dengan dewan ada keinginan seperti provinsi lain, bansos diperpanjang tapi jumlah paket dikurangi, tapi hal itu belum diputuskan," katanya. (Sam)