Keluarga Miskin Mengeluh Gagal Masuk SMA Negeri, Semua Bukti Lengkap, Ini Solusi dari Pemprov Jabar

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Mega Nugraha

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - ‎Jalur penerimaan peserta didik baru (PPDB) jalur afirmasi jenjang SMA di Jabar banyak dikeluhkan oleh orangtua siswa.

Keluhannya, orangtua terdaftar sebagai penerima bantuan program pemerintah namun tetap tidak lolos ke SMA negeri.

Jalur afirmasi merupakan jalur PPDB yang disediakan untuk siswa yang menerima program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah pusat maupun daerah. Jalur afirmasi juga mengakomodir siswa dari Keluarga Ekonomi Tidak Mampu (KETM).

Dalam petunjuk pelaksana teknis (Juknis) pelaksanaan PPDB SMA, SMK dan SLB 2020 yang diterbitkan Disdik Jabar, kuota jalur afirmasi mencapai 20 persen dari daya tampung sekolah. Kemudian, dikhususkan pada siswa yang orangtuanya mendapat bantuan pemerintah.

• Tak Lolos PPDB Tahap Pertama, Anak Bupati Akan Kembali Daftar PPDB Tahap Dua

Terbukti dengan memiliki KIP, KKS, KPS, KIS, Kartu Sembako Murah atau karu penanggulangan kemiskinan lainnya sesuai program pemerintah.

Faktanya dan masalahnya, banyak orangtua siswa yang memiliki kartu bantuan pemerintah itu namun justru gagal masuk sekolah negeri.

‎Juknis PPDB Jabar juga mengatur jika ada masalah tersebut, maka akan didistribusikan ke sekolah swasta terdekat di domisili. Kemudian,bisa mendaftar PPDB melalui jalur zonasi.

Masalahnya tidak berhentu disitu. Banyak siswa dari keluarga tidak mampu yang khawatir jika sekolah di swasta, mereka tidak mampu membiayai biaya pendidikan bulanan selama di sekolah swasta.

Menanggapi itu, Sekretaris I PPDB Jabar, Dian Penisiani mengatakan, masalah dan kekhawatiran itu sudah terjawab dengan adanya program bantuan pemerintah.

• PPDB SD di Kota Cimahi Dimulai Hari Ini, Begini Teknis dan Jadwal Lengkapnya

"Betul sesuai juknis seperti itu. Untuk yang jalur afirmasi, jika ke sekolah swasta akan mendapat bantuan pendidikan selama menempuh pendidikan sebesar Rp 2 juta," kata Dian saat dihubungi via ponselnya, Kamis (24/6/2020).

Lantas, bagaimana jika siswa dari keluarga penerima bantuan pemerintah itu, ikut mendaftar melalui jalur zonasi. Apakah mereka akan dibebaskan dari biaya pendidikan?

"Kalau keterima di jalur zonasi, biayanya jadi gratis karena kan tahun depan Pemprov Jabar akan menggratiskan biaya SPP untuk siswa SMA/SMK negeri," kata Dian.

Ia menyinggung soal ketidakmungkinan semua keluarga tidak mampu di Jabar anaknya masuk SMA negeri via jalur afirmasi atau KETM. Ia menyebut data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) Jabar atau data keluarga tidak mampu mencapai 445,339 orang.

"Sedangkan daya tampung sekolah hanya 149,977 orang. Kalau semua yang merasa masuk afirmasi KETM ingin diakomodir, jumlahnya tidak sebanding. Harus ada seleksi. Seleksinya tidak cukup dengan ada kriteria ekonomi tidak mampu saja, tapi dari dinas sosial. Itu bukan data dari kami," kata Dian.

• Bupati Sebut Kabupaten Cirebon Berpotensi jadi Zona Hijau Covid-19