Disdik Jabar Berupaya Selesaikan 6 Program Sampai Juli, Mulai PPDB, Belajar Online hingga SPP Gratis

"Nanti kita berpikir antara kabupaten satu dengan kabupaten lain yang masih merah, untuk pendidikannya tidak sama. Itu kita tidak berharap seperti itu. Jadi artinya evaluasi ini masih harus dilakukan selambat-lambatnya kalau kita katakan mudah-mudahan bisa berakhir beberapa waktu untuk yang zona hijau itu di evaluasinya, sampai dengan triwulan empat di tahun ini," katanya.

Hal ketiga yang dikerjakannya adalah tentang persiapan iuran bulanan gratis di Jabar. Pihaknya mengatakan sudah melakukan koordinasi dengan berbagai pihak dan sedang dibuatkan persiapan implementasi program sekolah gratis tersebut.

"Kita ada update SOP segala macamnya itu sudah disosialisasikan dan aturan sedang dibuat. Nanti kemungkinan itu akan berjalan di awal Juli, sesuai dengan target dan harapan daripada Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam hal ini Gubernur dengan Komisi V DPRD Jabar tentunya," katanya.

Dalam pemberlakuan kebijakan ini, menurut Dedi, akan diatur kegiatan bantuan untuk BOP atau belanja operasional pendidikan, yakni untuk operasional sekolah, untuk belanja barang dan jasa, serta untuk belanja modal. Saat terjadi percepatan, pihaknya akan menggunakan input data dengan pola SPJ menggunakan aplikasi e-school,

"Sementara dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat kan ada SIKPD (Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah) sehingga akan kita lakukan migrasi sistem antara e-school dengan SIKPD sehingga percepatan pelaksanaan kegiatan sekolah gratis itu bisa segera dilakukan sesuai dengan target yang diharapkan," ujarnya.

Pelaksanaan program sekolah gratis ini, katanya, seperti bayi yang baru lahir. Jadi kalau ada beberapa hal yang perlu dievaluasi kembali, harus dievaluasi untuk tahap-tahap selanjutnya.

Hal keempat yang dikerjakannya di dinas barunya ini, kata Dedi, adalah pencairan dana BOS tahap 2. Dirinya bersyukur dana BOS tahap 2 ini akhirnya sudah cair setelah diproses.

"Dana BOS tahap 2, gelombang 2 itu sudah cair untuk 10.163 sekolah, baik SD, SMP, SMA, SMK, maupun SLB negeri dan swasta. ini kabar baik kepada baik pemerintah kabupaten kota dan dinas pendidikan yang ada di kabupaten kota, termasuk sekolah-sekolah. Baik SD, SMP, SMA, dan SMK, hari ini ada 10.163 dana BOS sudah bisa dilihat di rekening sekolah masing-masing dan itu sudah sudah cair," ujarnya.

Pekerjaan kelimanya yang adalah tentang adanya 1.455 guru honorer yang belum divalidasi verifikasi tentang sertifikasinya. Para guru honorer ini sudah punya sertifikasi dan dari settifikasi itu mereka punya hak untuk mendapatkan honor.

"Guru honorer yang berada di sekolah SMA negeri, itu juga sedang kita lakukan dan saat ini, sudah masuk di Biro Umum Jabar, kita coba itu akan diproses segera sehingga tidak ada lagi keterlambatan guru honorer untuk mendapatkan sesuai dengan haknya, dari hak dia mendapatkan sertifikasi," katanya.

Pekerjaan keenam, katanya, adalah mengenai pelantikan kepala sekolah dan pengawas. Dirinya sudah menerima informasi mengenai sekitar 127 calon pengawas yang sudah lulus namun memang belum dilantik. Dirinya pun sudah menelusuri kendala kenapa mereka belum dilantik.

"Ternyata ada hal yang harus kita membuat ruang-ruang jabatan dulu dan itu harus dibuatkan peraturan gubernur di Biro Organisasi. Per hari tadi usulan untuk draft pergub ke Biro Organisasi ditambah dengan surat dari Kemendikbud, itu sudah kita sampaikan ke Biro organisasi, semoga ruang-ruang jabatan itu sudah bisa disahkan sehingga ke depan untuk yang pengawas bisa dilakukan di sebulan ke depan lah, di Juli itu sudah bisa kita lakukan," ujar Dedi.

Hal ini, katanya, termasuk juga bagi kepala sekolah yang diharapkan pada Juli ini posisinya sudah terisi. Ada kendala memang yang untuk kepala sekolah ini, kata Dedi, karena ada kurang lebih 113 posisi kepala sekolah yang kosong. Dari 113 posisi itu, calon kepala sekolah yang sudah dikatakan lulus atau menjadi bakal calon kepala sekolah itu hanya 96 orang.

"Artinya kalaupun itu dipenuhi, masih tetap ada ruang-ruang yang kosong, ada beberapa PLT. Strategi ke depannya nanti akan kita coba tambah untuk perekrutan bakal calon kepala sekolah. Dari 113 sekolah yang kosong dari 96 bakal calon kepala sekolah yang sudah dinyatakan lulus, sesuai dengan norma dan aturan," ujarnya.

Dedi mengatakan juga ada sekitar 54 orang kepala sekolah yang sudah menjabat antara 12 sampai 16 tahun, termasuk juga dari yang 113 posisi ini. Bakal calon kepala sekolah yang berjumlah 96 ini, katanya, secara normatif hanya bisa menempati di posisi grade B atau grade C.