Disdik Jabar Berupaya Selesaikan 6 Program Sampai Juli, Mulai PPDB, Belajar Online hingga SPP Gratis

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Muhamad Syarif Abdussalam

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat ( Disdik Jabar), Dedi Supandi, mengatakan kritik mengenai pelantikan dirinya sebagai Kepala Disdik Jabar yang dilontarkan oleh Forum Aksi Guru Indonesia dan Ikatan Alumni UPI, akan dijawab melalui kinerjanya.

Dedi mengatakan seperti yang diharapkan DPRD Jabar dan Gubernur Jabar, pihaknya kini harus fokus mengerjakan sejumlah hal yang harus diselesaikan. Dari mulai Penerimaan Peserta Didik Baru ( PPDB) sampai dengan persiapan penggratisan iuran bulanan peserta didik bagi SMA, SMK, dan SLB negeri di Jabar.

• Kadisdik Jabar: Dana BOS Tahap II 2020 untuk 10.163 Sekolah di Jabar Sudah Cair

"Bagi saya begini ya, hidup itu adalah bagaimana kita memberikan manfaat bagi orang lain. Jadi yang merasakan keberadaan kita untuk memberikan manfaat yaitu silakan nanti kita lakukan dengan kinerja. Itu tanggapan bagi kondisi yang tadi yang disampaikan itu. Ya kita akan jawab dengan kinerja," kata Dedi di Gedung Sate, Minggu (21/6/2020).

Saat Komisi V DPRD Jabar berharap Dedi menyelesaikan tiga permasalahn yang tengah dihadapi Disdik Jabar, katanya, dirinya menghitung sudah ada enam poin permasalahan yang tengah dikerjakannya setelah dilantik pekan lalu. Sejumlah permasalah bahkan sudah dituntaskan.

Target pertama yang harus diselesaikan, katanya, adalah PPDB Jabar. Tahap pertama PPDB yang adalah menyaring 50 persennya untuk alokasi afirmasi, prestasi, dan perpindahan. Hasil evaluasi di tahap ini sedang terjadi rapat dewan guru.

Dari pemantauannya terhadap PPDB di tahap ini, ada sekolah yang jalur afirmasi yang penuh namun jalur prestasi tidak terpenuhi, ada juga yang jalur afirmasi sedikit tetapu jalur prestasi banyak.

"Tapi itu sudah diatur dalam petunjuk pelaksanaan dan insyaallah nanti tanggal 22 Juni kami Disdik Jabar akan mengumkan hasil kelulusan PPDB," ujarnya.

• Dikritik Tentang Pelantikannya sebagai Kepala Disdik Jabar, Ini Jawaban Dedi Supandi

Hal kedua yang dikerjakan, katanya, adalah menyampaikan draft peraturan gubernur tentang pedoman dan tata cara proses kegiatan belajar mengajar bagi kabupaten dan kota di era pandemi Covid-19.

Selain itu, ada lagi draft pedoman tata cara belajar mengajar di SMA dan SMK di era pandemi Covid-19.

"Sesuai dengan arahan dari Mendikbud bahwa zona hijau itu boleh dilakukan dengan tatap muka, hasil evaluasi kami dengan gugus tugas, untuk Jawa Barat tidak ada kabupaten kota saat ini yang menempati di zona hijau, rata-rata paling bagus juga di zona biru," katanya.

Sehingga keputusannya, Disdik Jabar menyatakan belum ada kegiatan belajar mengajar di tahun ajaran baru ini dengan pola tatap muka.

"Kalau ada kabupaten kota yang langsung masuk zona hijau, kita juga tidak serta merta langsung di minggu depannya itu dilakukan tatap muka. Karena perhitungan kita adalah pertama berkaca dari data pada saat terjadi di Perancis, India, dan Israel itu kan dengan adanya sekolah lagi ternyata menjadi cluster-cluster baru," katanya.

Pertimbangan kedua, katanya, pihaknya masih tetap harus berpikir tentang penyetaraan mutu pendidikan.

Jangan sampai pada saat minggu depan ada zona hijau dan pendidikan langsung dibuka secara tatap muka, malah terjadi kesenjangan pendidikan dengan zona kuning atau biru.