Breaking News:

Kang Emil Ingin Pilkada Digeser ke Januari 2021

Ketua KPU, Arief Budiman, Jumat (12/6) memanggil jajaran komisioner KPU dan menyatakan pilkada di 270 daerah tetap dilaksanakan 9 Desember

Penulis: Muhamad Syarif Abdussalam | Editor: Adityas Annas Azhari
Tribun Jabar/ Muhamad Syarif Abdussalam
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengungkapkan beberapa sektor ekonomi yang tidak terdampak oleh pandemi COVID-19 yaitu pertanian, peternakan, perikanan, pangan,dan logistik. 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, M Syarif Abdussalam

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, berharap penyelenggaraan pilkada 2020 dapat digeser ke 2021 demi keamanan dan keselamatan masyarakat di tengah pandemi Covid-19. Selain itu, Pemprov Jabar pun sudah tidak memiliki anggaran untuk menggelar pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak pada tahun ini.

Ketua KPU, Arief Budiman, Jumat (12/6) memanggil jajaran komisioner KPU dan menyatakan pilkada serentak di 270 daerah tetap akan dilaksanakan pada 9 Desember 2020 meskipun di tengah pandemi COVID-19

Di Jawa Barat akan ada delapan kabupaten dan kota yang akan melaksanakan pilkada tahun ini, yakni Kabupaten Indramayu, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bandung, Kota Depok, Kabupaten Karawang, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Cianjur, dan Kabupaten Pangandaran.

"Yang harus diutamakan itu keselamatan dari rakyat. Kami menyadari Covid-19 ini kan penyakit kerumunan dan proses Desember itu kan enggak hanya di Desember. Ada proses pendaftaran, nanti ada kampanye ramai-ramai," katanya di Gedung Pakuan, Jumat (12/6).

Gubernur yang akrab disapa Emil ini mengatakan secara pribadi ia menilai pelaksanaan Pilkada pada Desember 2020 ini terlalu berisiko. "Jadi saya pribadi cenderung melihat situasi Covid-19 hari ini tidak meyakini akan kondusif Desember. Mungkin pergeseran ke 2021 lebih realistis dibanding memaksakan di Desember," katanya.

Namun demikian, jika pemerintah pusat tetap menggelar pilkada serentak di bulan Desember, Pemprov harus tetap melaksanakannya.
"Tapi kalau sudah diputuskan, sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah, saya harus mengamankan. Salah satu tugas gugus tugas Jabar itu menghitung secara ilmiah, risikonya apa kalau tetap dipaksakan di Desember. Tapi kalau boleh memberi pendapat, lebih aman digeser lagi," ujarnya.

Emil pun mengatakan jika pilkada tetap dilaksanakan di akhir 2020, ia harus berpikir keras mendapatkan anggaran untuk pilkada karena anggaran tahun ini sudah banyak terserap untuk penanganan Covid-19.

“Karena kami sudah tidak punya uang intinya. Uang kami sudah habis buat Covid dan bansos. Jadi kalau ada permintaan-permintaan ekstra lagi, kami juga pasti kesulitan. Kecuali anggarannya digeser tahun depan, jadi bisa ada proses penganggaran yang lebih," katanya.

Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved