PSBB di Jabar

Ada Isi Bantuan Busuk, Gugus Tugas Covid-19 Jabar: Sangat Disarankan Tidak Beri Bantuan Cepat Busuk

Walaupun memiliki tujuan yang baik untuk membantu masyarakat terdampak Covid-19, pendistribusian bantuan yang tidak disertai manajemen yang baik

tribunjabar.id/kontributor Kota Sukabumi, Fauzi Noviandi
Ilustrasi: Penyerahan Bantuan Gubernur Jabar kepada warga Kota Sukabumi berjalan lancar 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Muhamad Syarif Abdussalam

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Walaupun memiliki tujuan yang baik untuk membantu masyarakat terdampak Covid-19, pendistribusian bantuan yang tidak disertai manajemen yang baik dapat menimbulkan permasalahan.

Contohnya, bahan bantuan yang tidak tahan lama ditambah rantai distribusi yang terlalu panjang dapat membuat kualitas bahan bantuannya menurun bahkan memburuk ketika diterima.

Ketua Divisi Logistik Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Jabar, Arifin Soedjayana, mengatakan inilah yang menjadi pertimbangannya saat menentukan jenis bantuan dari Pemprov Jabar untuk masyarakat terdampak Covid-19.

Ayam Busuk Picu Dugaan Ada Korupsi Dana Bantuan Sembako, Bupati KBB Aa Umbara Siap Dipanggil Polisi

Gara-gara WFH, Pasien Hamil di RSIA Cahaya Bunda Cirebon Meningkat

Untuk menentukan jenis bantuannya saja, pihaknya bekerja sama dengan Unpad dan IPB.

Hal ini terkait dengan penentuan komposisi gizi pada bantuan pangan tersebut. Mulai dari penyediaan sumber karbohidrat, protein, sampai vitaminnnya, sehingga dapat cukup sampai sebulan.

"Makanya bahannya juga kita berikan yang cukup lama bertahan, selain dari sisi pengiriman yang harus tepat. Supaya didistribusikannya tidak sulit, juga disimpan di masyarakatnya pun bisa rada lama," kata Arifin saat dihubungi, Jumat (8/5/2020).

Arifin mengatakan selain melalui saran dari akademisi, Jabar menggunakan survei dari Pusat Informasi dan Koordinasi Covid-19 Jabar (Pikobar) untuk menentukan komposisi bantuan yang diinginkan masyarakat.

Dari survei tersebut dinyatakan 63 persen masyarakat menginginkan bantuan dari Pemprov Jabar memiliki komposisi Rp 350 ribu dalam bentuk pangan dan Rp 150 ribu dalam bentuk tunai.

"Kenapa kemudian Jabar memilih sistem bantuan tunai dan nontunai, karena tunainya ini untuk membeli barang-barang pangan yang cepat busuk, bisa diganti oleh mereka dengan tunai ini," katanya.

Bantuan tunai ini pun, katanya, dapat digunakan masyarakat untuk membeli bahan pangan lainnya sehingga bisa menggerakkan perekonomian di kawasan tempat tinggalnya.

"Tadinya kita belum berharap tunainya ini dipakai lain-lain. Kalau memang bantuan pangan nontunai masih belum mencukupi, sayurnya dibeli pakai tunai itu," katanya.

Menanggapi adanya pembagian bantuan yang busuk saat diterima oleh masyarakat di Kabupaten Bandung Barat, Arifin mengatakan sangat tidak disarankan memberi bantuan yang cepat busuk.

Apalagi kalau wilayahnya luas walaupun jangkauannya hanya tingkat kabupaten dan kota.

"Mungkin mereka (Pemerintah KBB) akan evaluasi, walau kalau di berita mereka langsung ganti yang busuk itu. Tapi akan jadi sangat berisiko kalau terus-terusan begitu," kata Kepala Dinas Industri dan Perdagangan Provinsi Jabar tersebut.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jabar
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved